Indonesia gelap. Sampai hari ini tidak jelas penyelesaian dari kasus perobekan bendera dan baliho Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau pada pertengahan Desember 2018 silam. Isunya adalah pemain besar yang sengaja disembunyikan terkait kejadian ini. Begitu besarnya hingga Menkopolkam Wiranto sampai turun tangan.
Teringat kejadian itu, saya tidak bisa tidak angkat topi untuk SBY dan kader-kader Partai Demokrat. Mereka menyikapi persoalan ini secara baik dan taat hukum. Istilah SBY, Demokrat ingin menang pemilu dengan cara-cara yang terhormat dan bermartabat.
Apa yang disampaikan SBY, dan diimplementasikan kader-kader Demokrat ini bukan omong kosong. selama sepuluh tahun memerintah Indonesia, SBY selalu menjaga netralitas pemerintah di ajang pemilu.
Pada Pemilu 2014 itu,negara termasuk aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) tetap mengupayakan netralitas meski kejayaan Demokrat sedang menurun. Padahal pada Pemilu 2014 itu Demokrat sedang susah. Demokrat habis-habisan digempur, elektabilitas menurun drastis, tapi SBY tetap konsisten agar negara netral,
Alhasil perolehan kursi legislatif Partai Demokrat secara nasional anjlok pada pemilu 2014. Perolehan kursi legislatif Demokrat turun separuh di DPR. Demokrat tertinggal dari PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Tapi SBY dan segenap kader Demokrat iklas. Sebab menjaga netralitas negara jauh lebih penting ketimbang membesarkan Demokrat.
Hari ini secara beruntun publik dipertontonkan parade kasus hukum aktivis-aktivis oposisi. Ahmad Dhani, Buni Yani, Rocky Gerung hingga Dahnil Anzar Simanjuntak. Secara berurutan mereka berurusan dengan kepolisian.
Tentu saja ini cuma puncak gunung es. Sekaliber Presiden RI ke-6 SBY saja sempat mengingatkan perihal ketidaknetralan oknum di TNI, Polri dan BIN. Suara-suara semacam ini bahkan sudah dimulai sejak di Pilkada tempo hari, dan semakin kuat menjelang Pemilu 2019 ini.
Padahal dari sisi prinsip democratic accountability, TNI, Polri dan BIN tidak boleh mengambil kebijakan politik. Karena kebijakan politik cuma absah diambil oleh pengelola otoritas negara yang dipilih oleh pemilu demokratik. Politik ketiga institusi ini harus selamanya politik negara, bukan politik praktis, politik titipan dari penguasa.
Sehingga wajar bila hari ini publik lantas bertanya perihal netralitas negara. Apakah negara sudah jujur dan adil? Apakah negara sudah benar-benar menegakkkan hukum tanpa pandang bulu?
Dari jejak sejarah ini kita bisa membaca rekam jejak SBY dan partai Demokrat dalam menjaga dan merawat netralitas negara. Demokrat bisa menjawab kegelisahan kita ini. Jika Demokrat kembali kuat di legislatif apalagi sampai masuk pemerintah.
