Alhamdulillah. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggenjot proyek jalan tol Trans-Jawa. Konon, jalur ini sudah tersambung hingga 95 persen. Katanya dalam kondisi ideal Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam 10-14 jam saja.
Tentu saja gagasan Jalan Tol Trans-Jawa bukan orinil era pemerintahan Jokowi. Sejak zaman pemerintahan Suharto gagasan ini sudah mewacana. Tetapi, masifnya pembangunan jalan tol Trans-Jawa dimulai pada era Presiden SBY. Utamanya pasca SBY mencetuskan gagasan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Ambil contoh jalan tol di seputaran Surabaya. Saya yang biasa pulang pergi Jakarta-Mojokerto benar-benar merasa terbantu. Perjalanan Surabaya ke Mojokerto, kampung saya, kini kian nyaman. Sejak meluncur dari Bandara Juanda, yang sempat diperluas di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita sudah bisa langsung masuk jalan tol. Mau ke Surabaya, Mojokerto atau Jombang kian mudah, nyaman dan cepat. Tol Surabaya-Mojokerto misalnya bisa menggunting waktu tempuh dari dua jam jadi sekitar 45 menit.
Meski diresmikan pada 2017, orang-orang Jawa Timur paham kalau pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto dikerjakan jauh-jauh hari, tepatnya tahun 2007. Sementara jalan tol Mojokerto-Kertosono mulai digagas pada tahun 2007. Sebagian dari kedua ruas jalan tol tersebut sudah dioperasikan pada masa pemerintahan Presiden SBY, yakni : Tol Surabaya-Mojokerto seksi 1A dan juga Tol Kertosono-Mojokerto seksi I.
Sebelumnya sudah beroperasi Jembatan-Surabaya-Madura alias jalan tol panjang 5,4 km. Jalan tol yang melintasi selat Madura ini dibangun dan diresmikan pada era pemerintahan SBY, tepatnya Juni 2009. Belakangan jalan tol ini digratiskan oleh Presiden Jokowi.
Pada era kepemimpinan SBY, dibangun pula jalan tol SS Waru-Bandara Juanda dan Semarang-Solo seksi I. Keduanya diresmikan pada April 2008 dan November 2011. Kelak ruas jalan tol ini sudah dan terus akan terhubung dengan infrastruktur jalan tol di kawasan barat Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.
Beberapa ruas jalan tol lain yang dimulai dan beroperasi di era pemerintahan SBY di antaranya:Â 1) Cikampek-Purwakarta-Padalarang (April 2005); 2) Bogor ring road seksi 1A (November 2011); 3) Cinere-Jagorawi (Februari 2012); 4) Bogor ring road seksi IIA (Mei 2014); 5) JORR W2 Utara (Juli 2014). Ini belum termasuk pembangunan jalan tol di Pulau Bali, Sulawesi dan Sumatera. Kalau kita telisik lebih lanjut. Sembilan jalan tol penunjang Trans Jawa sebenarnya sudah dimulai pembangunannya pada era pemerintahan SBY.
Sesuai MP3EI, SBY yang juga Ketua umum Partai Demokrat ingin menyatukan ruas-ruas jalan tol dalam jaringan jalan Tol Trans Jawa yang membentang dari ujung Barat ke ujung Timur Pulau Jawa. Konsep serupa juga diterapkan SBY di Pulau Sumatera dengan nama Tol Trans Sumatera. Sementara untuk Kalimantan dinamakan Trans-Kalimantan. Rancangan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah era Jokowi. Tujuannya koneksivitas antar daerah.
Pembangunan jalan tol merupakan kebutuhan vital sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas perekonomian dan pengembangan wilayah serta sebagai prasarana penunjang yang utama bagi wilayah yang dilewatinya.
Infrastruktur jalan tol membawa manfaat strategis seperti untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitarnya, peningkatan keberadaan sumber daya lokal serta meningkatkan sektor riil melalui penciptaan multiplier effect bagi pembangunan masyarakat.
Tentu saja dalam pembangunan jalan tol SBY tidak grasa-grusu. Infrastruktur tidak dikebut serampangan, melainkan disesuaikan dengan pos-pos anggaran pembangunan lainnya, utamanya pos anggaran program-program pro rakyat.
Selain itu, pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan SBY juga menjangkau kawasan perdesaan, utamanya lewat PNPM Mandiri Perdesaan.
