Pemerataan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

“Keadilan sosial itu sebenernya seperti apa sih ?”

“Emang dengan dilakukannya pemerataan Infrastruktur bisa mewujudkan keadilan sosial ?”

“Emang di Indonesia udah adil ?”

“Gausah ngomongin keadilan lah kalo di Indonesia masih ada kesenjangan antara orang kaya sama orang miskin.”

“Di Indonesia mah belum adil, liat aja tuh hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah”

 

Diatas adalah celotehan teman-teman saya ketika saya bertanya mengenai keadilan di Indonesia saat ini. Sebenarnya apasih keadilan sosial itu ? sebelum masuk ke keadilan sosial, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih adil itu. Adil adalah suatu keadaan dimana tidak berat sebelah dan tidak memihak kepada siapapun. Cenderung menilai segala sesuatu secara objektif.  

Nahhh, setelah kita tau apa itu adil, maka keadilan sosial berarti suatu keadaan dimana tidak berat sebelah dan tidak memihak kepada siapapun yang melakukan kesalahan. Keadilan sosial ini menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Oh ia, keadilan sosial ini juga dijadikan salah satu sila dalam pancasila loh. Tepatnya pada sila ke 5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kita tahu sendiri kan bahwa pancasila adalah ideologi bangsa, yang mana hal ini berarti sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia.

“Kalo udah tau apa itu keadilan sosial, terus kenapa hal itu diperlukan sama masyarakat ?”

Jadi begini yaaa, manusia itu kan makhluk sosial yang berarti membutuhkan orang lain, manusia juga tidak bisa hidup sendiri, kalo misalnya keadilan itu tidak ditegakkan di masyarakat, pasti tiap hari kerjaannya ribut melulu karena ngga ada peraturan yang tegas dibuat oleh para penegak hukum supaya berlaku adil. Emang mau tiap hari kerjaannya ribut sama orang gara-gara memperebutkan suatu hal ? kan nggak mau. Maka dari itu disini dijelaskan kenapa pentingnya keadilan sosial itu ditegakkan di masyarakat.

“Kalo kita lihat di Indonesia sendiri, apakah keadilan sosial sudah ditegakkan dengan benar ?”

Menurut saya di Indonesia keadilan sosial sudah ditegakkan, tetapi dalam pelaksanaanya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya para pelanggar hukum yang bisa lolos begitu saja karena memiliki jabatan atau kekuasaan tertentu. Tetapi sebaliknya, apabila pelanggar adalah rakyat biasa yang tidak memiliki apa-apa maka pembelaan pun kadang tidak dihiraukan.

“Berarti ini salah pemerintah dan para penegak hukum yang nggak adil dong ?”

Sebetulnya tidak sepenuhnya salah penegak hukum dan pemerintah, tetapi justru yang salah adalah oknum/pihak yang melakukan tindakan penyuapan guna menghindari konsekuensi hukum dari tindakan yang telah mereka lakukan. Coba seandainya nih para oknum/pihak yang melakukan penyuapan  memiliki rasa tanggung jawab dan mengakui kesalahan dari tindakan yang mereka lakukan, pasti nggak akan ada namanya para penegak hukum yang ngelakuin penyimpangan seperti itu. Dimana ada asap, disitu pasti ada api. nah selain itu kejadian penyuapan ini bisa jadi tantangan juga buat para penegak hukum untuk membuktikan bahwa hukum di indonesia itu tidak memihak dan bersifat objektif.

Kita (Indonesia) harus bisa mewujudkan keadilan sosial demi mewujudkan bangsa yang adil. Tidak hanya  kita sebagai warga negara Indonesia saja yang berperan, tetapi pemerintah dan para aparat harus pula berperan andil dalam mewujudkan keadilan. Salah satu peran pemerintah guna mewujudkan keadilan sosial adalah dengan dilakukannya pemerataan infrastruktur.

Infrastruktur adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia, baik dalam segi sosial maupun ekonomi. Infrastruktur ini bisa menjadi prasarana bagi masyarakat guna membuka diri menghadapi perkembangan dunia.

Infrastruktur juga merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh negara, karena dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka akan mempermudah pemerintah didalam melakukan kegiatan kenegaraannya, seperti berkunjung ke suatu daerah/tempat. Jika infrastruktur disuatu daerah tersebut tidak memadai, maka pemerintah dipastikan akan mengalami kesulitan untuk masuk dan berdampak pada ketimpangan di daerah tersebut.

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sekarang, beliau sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur di Papua, bagian paling timur Provinsi di Indonesia. Hal ini semata-mata dilakukan karena perkembangan infrastruktur disana sudah sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Akibat dari ketimpangan infrastruktur itulah banyak terjadi permasalahan yang ada disana, seperti sarana pendidikan yang tidak memadai, jauhnya jarak yang harus ditempuh apabila ingin ke kota, mahalnya harga bensin dan kebutuhan pokok, serta sulitnya mendapatkan aliran listrik apabila sudah masuk ke pedalaman desa. Dahulu sebelum era pemerintahan Jokowi, harga 1 sak semen mencapai angka Rp.800.000.00 , dan 1 liter bensin menyentuh angka Rp.100.000.00 ketika kondisi sedang langka. Bisa kalian bayangkan betapa ketimpangannya Provinsi Papua dengan Provinsi lain. Tetapi setelah Presiden Jokowi kesana untuk menanyakan langsung kepada rakyat apa kesulitan yang mereka alami, harga-harga tersebut sudah berangsur-angsur normal bahkan sekarang harganya sama dengan Provinsi lain.

Tidak hanya sampai disitu,  disisi lain ternyata medan yang ditempuh untuk masuk dan membangun infrastruktur tersebut tidaklah mudah, orang yang ingin masuk kesana dihadapkan pada kondisi geografis yang sangat sulit dijangkau. Seperti harus melewati tebing atau jurang, aliran sungai, serta menyusuri hutan yang gelap. Inilah sebabnya Papua sebelum era pemerintahan presiden Joko Widodo masih mengalami ketimpangan yang sangat tinggi dengan daerah lain. Karena para pemimpinnya masih belum sanggup dan tidak ambisius untuk melakukan perubahan di daerah-daerah pelosok.

Salah satu gagasan pemerintah Jokowi adalah membangun Jalan Trans Papua, hal ini dilakukan demi mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, Sesuai dengan sila ke 5 dari pancasila. Dengan dibangunnya Trans Papua ini diharapkan akan mudahnya akses masuk dari luar daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi dengan daerah-daerah lain.

Tidak hanya sampai disitu, pemerintah juga membangun infrastruktur lain. Seperti yang baru-baru ini, Presiden meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan. hal ini dibangun guna menerangi jalan yang sangat gelap ketika memasuki daerah papua, ataupun untuk menerangi pemukiman warga yang belum terjangkau listrik sebelumnya.

“Memangnya dengan membangun Infrastruktur di papua, seperti jalan Trans Papua bisa menjadikan ekonomi Indonesia bangkit dari keterpurukan?”

Sejatinya tujuan pemerintah membangun infrastruktur bukan untuk kepentingan ekonomi semata, tetapi untuk menyejahterakan rakyat. Dengan dibangunnya Trans Papua ini justru bertujuan untuk menyamaratakan keadilan sosial.

Infrastruktur tidak melulu hanya soal ekonomi saja, tetapi pelayanan juga. Tanpa pelayanan yang baik, infrastruktur juga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Kita harus menilai segala sesuatu secara objektif, kalo memang bagus ya bilang bagus. Kalo memang tidak sesuai ya bilang tidak sesuai. Tetapi jangan pernah menjelek-jelekkan hanya demi menjatuhkan. Mengkritik boleh, tetapi harus tau etikanya. Setiap pemimpin tidak ditakdirkan untuk sempurna dalam memimpin. Tetapi setiap pemimpin punya kesempatan untuk belajar bagaimana cara memimpin yang sempurna.

Pada intinya pemerataan infrastruktur dilakukan guna menyamaratakan keadilan sosial. Supaya tidak lagi timbul kecemburuan sosial dikarenakan adanya ketimpangan.