Pegawai Negeri Sipil (PNS) = PEMBOROSAN, sebuah pernyataan yang kemudian terlontar dari obrolan ketika makan siang di pojok ruangan warung makan beberapa hari lalu. Kalimat yang terlontar dari karyawan swasta, penuh dengan emosi, berapi-api, begitu berenergi dan tentunya sebuah keluhan yang entah sejak kapan terpendam. Tergelitik untuk menguak kebenarannya, penulis tergerak untuk melakukan sedikit riset, dan fakta yang ditemukan ternyata cukup mengejutkan.
Wacana itu dimulai ketika kami sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, perjalanan Bandung – Jakarta ditempuh sekitar 4 jam, waktu makan siang mengharuskan kami untuk berhenti di sebuah rumah makan Padang.Suasana di luar cukup lengang, tapi meja panjang yang berada di tangah ruangan dipenuhi dengan beberapa orang yang menggunakan seragam berwarna khaki, seragam khas PNS. Kami memilih tempat di sudut ruangan, yang masih berdekatan dengan meja utama, sehingga percakapan para aparatur negara tersebut terdengar jelas.
“Lu kuliah lagi aja, buat bisa naik golongan. Nanti kan dapet uang saku, lumayan kan.†sedikit obrolan yang sayup-sayup terdengar ke meja kami. Bukan maksud hati untuk menguping, tapi suara mereka terdengar begitu jelas. Hingga membuat kami berempat berpandang-pandangan, merasa ditikam dan diperlakukan semena-mena.
Ilustrasi img.okezone.com
Lebih kurang 20 menit berlalu, obrolan mereka tak lepas dari kenaikan golongan, gaji dan proyek. Cukup membuat telinga kami panas. Mungkin tak tahan dengan pembahasan itu, salah seorang atasan saya menyeletuk.
“Saya merasa teraniaya. Saya kerja udah mati-matian, menguras tenaga, pikiran, waktu. Pekerjaan saya harus sesuai dengan terget, melakukan analisa dan riset. Dan pas di akhir bulan, ada catatan mengenai gaji yang harus dipotong pajak. Kamu tahu? PNS = PEMBOROSAN. Gaji kita dipotong setiap bulan buat bayar mereka.
“Bukan hanya itu saja. Setiap kita makan, belanja pakaian, tempat rekreasi atau apapun. Pasti di nota pembayaran tertera pajak. Buat apa? Buat bayar mereka, yang obrolannya sama kaya di meja sebelah.†tukasnya, dan masih ada banyak lagi kata-kata kekesalan yang terlontar di sepanjang percakapan.
Tanpa membantah, saya meng-aamiin-kan kata-kata atasan saya, kemudian obrolan berlanjut mengenai pekerjaan kami, sebagai brand marketing di salah satu perusahaan retail yang bergerak memenuhi kebutuhan petualangan.
Illustrasi imgs.oomph.co.id
Menggelitik pembahasan ini, hingga saya mencoba untuk sedikit melakukan riset dadakan. Menghimpun data yang tersedia di media massa, kemudian mencoba untuk menganalisa, apakah benar PNS = Pemborosan negara.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pegawai, khususnya untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepanjang 2015 sebesar Rp 289,9 triliun. Jumlah tersebut hampir 100 persen mencapai target yang dianggarkan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 299,3 triliun, dilansir dari liputan6.com (13/1). Sebuah angka yang sangat fantastis untuk anggaran belanja, meskipun sebenarnya masih banyak ditemukan kasus-kasus yang menyatakan ketidakpuasan masyarakat mengenai pelayanan di kantor-kantor pemerintahan, baik ketika mengurus KTP, KK, atau apa pun, hampir sebagian besar pegawai pemerintah memberikan tarif yang cukup mencekik masyarakat golongan bawah hanya untuk sekedar urusan administrasi, belum lagi prosesnya yang juga dianggap bertele-tele.
Sementara itu, di beberapa daerah bukti bobroknya pelayanan publik masih sering terdengar, April lalu, sejumlah warga di Kota Depok mengeluhkan lambannya pembuatan e-KTP, Kartu Keluarga (KK) serta akta lahir baik di kelurahan atau kecamatan di Kota Depok.
Bahkan beberapa warga mengaku dimintai uang mulai dari Rp 100 ribu sampai Rp 350 ribu agar pembuatan administrasi kependudukan itu bisa lebih cepat, dikutip dari tribunnews.com (18/4). Sementara itu, sekitar 23.475.000 orang penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Indonesia ternyata belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Penduduk yang belum memiliki e-KTP tersebut terutama berada di daerah-daerah terpencil wilayah pesisir dan pegunungan. Mereka belum terjangkau program perekaman e-KTP karena jarak yang jauh ke lokasi perekaman data e-KTP di kecamatan, dilansir dari beritasatu.com (16/2).
Ilustrasi liputan6.static6.com
Jadi bisa dibayangkan, berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan masyarakat untuk bisa mendapatkan kartu tanda penduduk. Jika kita ambil di tengahnya, misalkan pungli e-ktp dibandrol sekitar Rp 250 ribu kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang tidak memilki e-KTP (Rp 250.000 x 23.475.000 = 5.868.750.000.000), angka yang sangat fantastis, meskipun angka tersebut belum diverifikasi kebenarannya, tapi hitungan kasar tersebut sudah cukup mencengangkan, belum lagi pelayanan publik lainnya, seperti pembuatan KK, SIM dll.
Contoh kasus di atas hanya segelintir kasus yang coba kita uraikan, mengenai pajak yang dibayar masyarakat untuk menutupi pengeluaran negara. Fakta berikutnya yang akan penulis sajikan mengenai pemborosan pengeluaran anggaran negara adalah contoh kasus yang terjadi di awal tahun 2016 ini, tentang banyaknya ditemukan PNS ‘Misterius’ yang menyedot dana yang tidak sedikit, dikutip dari detik.com, Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut, institusinya menemukan 57 ribu pegawai negeri sipil (PNS) statusnya tak jelas. Keberadaan mereka ini masih misterius, belum diketahui apakah orangnya ada atau tidak.
BKN menemukan ini lewat Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang berlangsung sejak setahun terakhir. Awalnya PNS se Indonesia Raya wajib mendaftar secara individu lewat aplikasi e-PUPNS. Hasilnya, terdeteksi 93 ribu PNS yang tak aktif. Dan dana yang diserap dalam setahun untuk membayar gaji para PNS Siluman itu mencapai Rp1,37 triliun, angka yang sekali lagi fantasitis, apalagi jika di alokasikan untuk pembangunan di sektor lain, dari Pendidikan, Kesehatan atau sektor yang masih dirasa membutuhkan kucuran dana segar.
Fakta terbaru dari besarnya anggaran di arahkan ke sektor ini adalah mengenai gaji 13 dan 14 yang dikucurkan baru-baru ini. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk gaji ke-13 dan 14 bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2016 mencapai Rp 8 triliun, dilansir dari harianterbit.com (26/5).
Ilustrasi makeitbalance.co.uk
Contoh kasus lainnya mungkin masih bisa ditemukan, Anda bsa melakukan riset secara sederhana, mengenai kucuran dana pajak yang digunakan setiap tahunnya. Dan mungkin Anda harus memperhatikan mengenai besaran pajak yang dibayar.
Jumlah penerimaan negara yang berasal dari pengampunan pajak hingga Rabu lalu atau hari kesembilan sejak pemberlakuan program penerimaan Tax Amnesty telah mencapai Rp 1,78 triliun. "Kemarin ada yang laporkan repatriasi, sehingga total penerimaan seluruhnya Rp 1,78 triliun," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama di kantornya, Kamis, 28 Juli 2016, dilansir dari tempo.co. (28/7)
Kebanyakan dari kita pasti mengidam-idamkan bisa menyandang status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pekerjaan yang enak dan kehidupan yang terjamin mendorong ribuan orang untuk memperebutkan kursi PNS setiap tahunnya, tapi mungkin Anda harus kembali memikirkan keinginan tersebut. Dan ulasan di atas bukan sentimentil dari penulis, melainkan fakta yang coba dikuak.
