Brunei ancam vonis mati bagi LGBT

Beberapa waktu lalu negara kecil di asia tenggara yang amat terkenal dengan kemakmurannya yaitu Brunei Darussalam dengan tujuan menerapkan sistem hukum islam secara menyeluruh di negara tersebut, yang mengakibatkan pro dan kontra dari banyak pihak. Sultan Hassan Bolkiyah selaku pemimpin negara tersebut, sontak menjadi sorotan mata dunia belakangan ini, bukan karena pengaruhnya di dunia internasional namun karna keputusannya tersebut.

Hal demikian menuai protes besar-besaran dari barat pegiat HAM internasional terlebih lagi Brunei secara resmi menetapkan status illegal pada LGBT dan bahkan membuat rencana kedepannya untuk menghukum mati LGBT yang dinilai amat berlebihan dari banyak pihak  . “Brunei harus segera menghentikan rencananya untuk menerapkan hukuman kejam ini dan merevisi hukum pidana sesuai dengan kewajiban hak asasi manusianya,”kata Rachel Chhoa-Howarddilansir Sky News.

 “ Beberapa potensi pelanggaran seharusnya tidak dianggap kejahatan sama sekali, termasuk hubungan seksual konsensual antara orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama. Organisasi internasional harus segera mengutuk tindakan Brunei untuk menerapkan hukuman kejam ini ke dalam praktik. ” Tambahnya.

Matthew Woolfe, pendiri kelompok HAM The Brunei Project, juga menyuarakan protes keras yang serupa. "Kami mencoba untuk menekan pemerintah Brunei, tetapi menyadari ada jangka waktu yang sangat singkat sampai undang-undang itu berlaku," kata kelompok HAM yang berbasis di Australia tersebut. Dan kritikan juga datang dari  Bintang Film & Politisi Amerika Kritisi Aturan Hukum Baru di Brunei

Sehari sebelumnya sutradara, penulis, produser film televisi dan aktivis LGBT Dustin Lance Black juga mengecam keputusan Brunei Darussalam dan mencuit ‘’jika Anda tetap menginap atau sering menginap di Beverly Hills Hotel, berarti Anda ikut bersalah karena mendukung keuangan para pembunuh ini,’’ dan menampilkan laporan tentang pemberlakuan hukuman rajam dan cambuk itu, disertai tagar #BoycottBrunei.

Dalam kolom opini yang ditulis dan diterbitkan media Deadline, suami dari pengacara hak asasi manusia Amal Clooney itu mengatakan bahwa hukuman mati yang bakal diterapkan Brunei mulai awal April 2019 mendatang teramat sadis bagi manusia.

Hukuman tersebut berupa pelemparan batu dan cambukan bagi mereka yang tertangkap basah melakukan hubungan seks sesama jenis. 

Dia menyerukan agar masyarakat bergabung dengannya segera untuk memboikot sembilan hotel-tiga di Inggris, dua di Amerika Serikat, dua di Prancis dan dua di Italia.

Tapi Sultan Hassanal merespons kritikan tersebut dalam pers nya dengan mengatakan bahwa, “Ini adalah urusan negeri kami.”

Sultan kemudian tidak menyangkal bahwa masing-masing orang mempunyai perspektif yang berbeda. Secara gamblang sultan mengatakan, “Ketika Barat membolehkan gay, lesbi, alkohol, seks bebas, dan sebagainya di negara mereka, kami tak pernah mempersoalkannya. Lalu mengapa mereka mempersoalakan urusan di negara kami?”

Walaupun kritik keras bertubi tubi menghujani Sultan Brunei namun beliau tetap bersikukuh bahwa hal demikian memang harus di lakukan. Meski begitu, pemerintah meminta orang-orang tidak terlalu panik dan menganggap hukum Islam itu kejam. Sebab, penerapan hukum berlaku jika orang berbuat salah.
Selain itu, hukuman yang ekstrem seperti rajam harus melalui pembuktian yang detail di pengadilan. Brunei Darussalam, bekas wilayah koloni Inggris dengan populasi sekitar 400.000 jiwa, adalah negara pertama di Asia Timur yang mengadopsi komponen kriminal syariah di tingkat nasional.

Homoseksualitas ilegal di Brunei dan dapat dihukum hingga 10 tahun penjara. Namun, hukum baru akan menjadikan brunei Darussalam negara Asia pertama yang membuat LGBT di Brunei dapat dihukum mati. Selain itu, pemerintah Brunei Darussalam menandatangani Konvensi PBB tentang Penyiksaan tahun 2015. Tapi mereka belum meratifikasinya. Namun demikian, mereka sudah menandatangani. Itu sudah jadi alasan bahwa mereka harus menjunjung prinsip-prinsip konvensi.

Apakah rakyat Brunei Darussalam meminta hukum lebih ketat?

Saya rasa tidak ada dorongan dari dalam masyarakat sendiri untuk hukum ini, dan ini diputuskan oleh pemerintah tanpa konsultasi dengan rakyat. Tentu banyak orang di Brunei Darussalam yang tidak menginginkan hukum ini dan khawatir dengan implementasinya. Sebenarnya tak jelas mengapa pemerintah menilai negara butuh hukum-hukum ini.