Hampir seluruh kegiatan ekonomi gelobal tidak lepas dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Yah, benar adanya jika TIK telah membawa dunia menuju era reformasi, dimana informasi merupakan sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan tertentu yang menguntungkan pelakunya.
Di samping TIK menjadi senjata strategis dalam menunjang berbagai kegiatan ekonomi, tentu masih terdapat kelemahan dalam system diantaranya tingkat keamanannya. Sistem keamaan TIK yang baik sangat diperlukan untuk mencegah resiko ekonomi yang ditimbulkan. "Untuk mengetahui tingkat keamanan TIK maka perlu dilakukan audit keamanan TIK,†jelas Marzan A.Iskandar, Ketua Umum Ikatan Auditor Indonesia (IATI) disela Workshop IATI di Jakarta.
Sebetulnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga non kementerian telah banyak melakukan kegiatan audit teknologi yang dilaksanakan oleh berbagai balai atau pusat yang ada di BPPT sejak BPPT berdiri sejak tahun 1978. Namun kegiatan itu baru mendapat perhatian penuh setelah tahun 2001, di mana BPPT membentuk Pusat Audit Teknologi sebagai fasilitator kegiatan audit teknologi yang dilakukan BPPT.
Menurut Marzan yang juga kepala BPPT, audit teknologi menjadi suatu metode yang digunakan bagi pemegang keputusan pada level perusahaan hingga negara untuk pengambilan keputusan yang sifatnya strategis, terkait dengan pemanfaatan teknologi.
Beberapa kegiatan audit teknologi yang dijadikan dasar bagi pemerintah dalam membuat suatu keputusan, antara lain audit teknologi Texmaco atas perintah KKSK, Toba Pulp Lesatri (DPR), PT Inalum atas perintah Kementerian Perindustrian, alutsita TNI (Kementerian Pertahanan), tabung gas 3 kilogram (Kemenko Kesra), audit teknologi sumur minyak tua bekas Caltex (Pemda Sumut) dan lain sebagainya. "Pada dasarnya, seluruh audit teknologi tersebut diarahkan bagi kepentingan nasional dan salah satu komponen penting dalam system itu adalah aspek kelembagaan audit teknologi,†jelasnya.
Karena itu, BPPT berinisiatif membentuk IATI yang di deklarasikan pertama pada 23 November 2006. IATI diharapkan menjadi organisasi profesi auditor teknologi yang memiliki peran strategis untuk sertifikasi dan memberikan izin praktek bagi auditor teknologi. Di samping itu, lanjut Sekjen IATI Arya Rezavidi, lembaga ini secara intens melakukan pengawasan terhadap praktek auditor teknologi di Indonesia dengan berpedoman pada kode etik auditor teknologi.
"Jadi, dengan kata lain peran audit teknologi sangat penting bagi negara berkembang untuk tujuan, antara lain positioning-planning-strategy (posisi kemampuan dan pemetaan teknologi), risk management-business continuity planning (alat bantu melakukan analisis resiko) dan management of change-business process evaluation-innovation (evaluasi proses bisnis dan pengembangan inovasi),†papar Reza. [*dju]
