Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kembali menegaskan betapa berjasanya kalangan guru bagi bangsa dan negara Indonesia.
“Tanpa guru, tidak ada pemimpin, tidak ada wakil rakyat, tidak ada politisi, tidak ada jenderal, dan tidak ada pejabat-pejabat yang kita hormati hari ini. Semua jerih payah, keringat dari para guru,†kata AHY saat menghadiri acara “Serap Aspirasi, Demokrat Peduli dan Beri Solusi†dalam rangka menyambut Hari Guru di Benteng Van Der Wijck, Gombong, Jawa Tengah, Sabtu (24/11) sore.
Dalam dialognya dengan para guru honorer K2 dari Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga, AHY juga menegaskan tidak seharusnya ada ketimpangan antara guru honorer dan PNS.
“Berbicara profesi guru, tidak boleh ada pembeda; guru PNS, guru K2, guru K2A, B, C ... nanti macam-macam. Karena hakikatnya semua menjalankan tugas dan peran yang sama,†kata AHY kepada sekitar 100 guru honorer K2 yang hadir.
Pada kesempatan tersebut, AHY pun menekankan bahwa ia dan Partai Demokrat hadir bukan untuk mengobral janji. Tetapi Partai Demokrat telah memberikan bukti nyata yang selayaknya bisa diingat dan diapresiasi bersama. Selama 10 tahun, lebih dari satu juta guru honorer diangkat statusnya menjadi PNS.
Gustiani (50), guru honorer K2 asal Banjarnegara menyampaikan bahwa dukungan politik yang pernah diberikan kepada calon pemimpin yang dianggap bisa menjadi solusi pun hasilnya membuat nasibnya sebagai guru honorer tetap terabaikan.
“Apakah kami memang masih harus berharap? Ataukah seperti yang sudah-sudah, kami ini hanya akan mendapat janji dan kemudian kami akan kecewa? Jika kami memang masih bisa berharap, tentu kami berharap. Namun jika tidak, nasib ribuan K2 menyedihkan. Inilah Mas AHY, tolong kami diperhatikan,†tuturnya dengan suara bergetar emosional.
Menanggapi hal itu, menurut AHY, siapapun yang mendapatkan amanah rakyat wajib hukumnya memperjuangkan apa yang diharapkan oleh rakyat, termasuk para huru honorer K2 ini. Jumlahnya masih banyak, 439.000, belum lagi keluarganya. Oleh karena itu, banyak yang terdampak dari ketidakjelasan nasib para honorer ini. Meskipun demikian, kita juga memahami bahwa memang pemerintah tidak hanya menangani satu permasalahan saja.
"Insya Allah jika wakil-wakil rakyat kami kembali bisa duduk di DPR, baik DPR RI, kemudian DPRD baik di provinsi maupun kabupaten/kota, dan juga jika ada kader-kader kami yang masuk dalam pemerintahan nasional, kami akan memperjuangkan seperti yang diperjuangkan Pak SBY dulu,†tuturnya.
Baru-baru ini, puluhan ribu tenaga honorer yang tergabung dalam FHK2I berdemonstrasi di depan Istana Negara menuntut penghapusan PP no. 11 Tahun 2017 tentang pembatasan usia 35 tahun untuk pengangkatan PNS. Peraturan ini juga merupakan turunan UU no. 5 tahun 2014.
Dalam giat itu AHY didampingi Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat dapil VII Jateng Lasmi Indaryani, dan Ketua DPC Kebumen sekaligus calon anggota DPRD Kebumen Partai Demokrat Joko Budi Sulistiyanto.
