Gempungan Jabar Minta Ketegasan MWA Unpad

Gempungan Jabar yaitu sekelompok masyarakat peduli  Universitas Padjajaran (Unpad) mempertanyakan ketegasan Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad yang masih belum memberikan klarifikasi terhadap salah satu calon Rektor Unpad terkait dugaan masalah hukum.

“Hingga saat ini kami belum mendapatkan keterangan itu dari pihak MWA Unpad, padahal kami ingin segera mendapatkan keterangan itu agar mendapatkan kepastian atas adanya persoalan tersebut,” kata Koordinator Gempungan Unpad Dindin S. Maolani di sebuah cafe kawasan jalan Talaga Bodas Bandung, Kamis petang (25/10/2018).

Menurutnya, klarifikasi itu sangat penting untuk memperjelas dan mempertegas serta mendapatkan kebenaran informasi yang berkembang saat ini atas persoalan yang muncul. Untuk itu, MWA perlu menginvestigasi atas infomasi itu sekaligus mengklarifikasinya.

“Selanjutnya MWA perlu memeriksa terhadap track record seorang calon rektor tersebut apalagi ada dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Meski kejadiannya berlangsung sudah cukup lama yaitu tahun 2002 lalu, namun kedudukan moralitas dan integritas seorang calon itu lebih penting,” tuturnya.

Oleh karena itu, tandas Dindin, pihak Gempungan Jabar akan tetap menunggu kepastian dan jawaban MWA terkait masalah dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap “E” mantan isteri calon rektor tersebut. Apalagi pemilihan rektor Unpad tinggal sehari lagi berlangsung yaitu pada tanggal 27 Oktober mendatang.

Hadir saat itu dari Gempungan Jabar Dindin S. Maolani, Memet S. Hamdan, Radhar Tri Baskoro, Andri P. Kartasasmita, Sam Koesoema Soemantri, dan Henda, melanjutkan pertemuan sebelumnya pada `12 Oktober lalu.

Adapun selain OS, kandidat  rektor lainnya adalah  Aldrin Herwany, S.E., M.M., Ph.D, (FEB) dan Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D,(FH).

Sebelumnya pada kesempatan terpisah, Senin (24/9/2018) lalu,  pihak calon rektor OS melalui anaknya Afgan Prawira Erbi dan Muhammad Kahfi Erbi didampingi kuasa hukumnya Bintang Yalasena SH sudah membantah atas tuduhan masalah hukum tersebut.

“Bukti-bukti mengenai poto-poto adanya bengkak di wajah "E" harus dibuktikan secara hukum, saya mempertanyakan validitasnya, apakah sudah sampai ke pengadilan, ternyata belum,” tandasnya.