Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pemerintah kabupaten dan kota konsisten mempermudah pengurusan izin investasi sebagai bentuk dari reformasi perizinan yang diikuti bersama dengan pembangunan infrastruktur supaya menarik minat investor. “Setiap kabupaten-kota saya dorong untuk menyederhanakan perizinan supaya ramah investasi dan tidak bertele-tele,†katanya di Kota Semarang.
Ganjar Pranowo mengklaim, sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dirinya sudah memulai reformasi perizinan yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, para calon investor sementara ini membutuhkan pengurusan perizinan di daerah yang enteng dan cepat sebab masih banyak jajaran birokrasi di kabupaten maupun kota yang dikeluhkan masyarakat sebab prosesnya berbelit-belit atau lebih-lebih ada pungutan liar.
“Kalau di Pemprov Jateng, saya tegaskan tidak ada pungli, yang ketahuan segera pecat. Makanya kami mendorong supaya diterapkan di kabupaten/kota,†ujarnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengimbuhkan bahwa investasi di Jateng tumbuh penting bersama dengan angka umumnya 53 persen per tahun sejak 2013. “Pertumbuhan investasi di beraneka sektor usaha tersebut lebih-lebih bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 541.520 orang selama periode 2013-2017,†ujarnya Sebagai upaya membantu reformasi perizinan yang dicanangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, DPMPTSP Jateng mempercepat layanan dan menyederhanakan perizinan yang meliputi pemotongan kronologis birokrasi supaya proses lebih cepat serta pengurangan syarat dokumen yang diperlukan.
DPMPTSP Jateng juga memberi banyak variasi kemudahan bagi investor seperti pemberian insentif investasi untuk industri pioner berbentuk pembebasan pajak 5-15 tahun, pengurangan pajak, dan pembebasan bea impor, serta kemudahan pengurusan izin cuma tiga jam untuk model usaha tertentu. Pemprov Jateng melalui DPMPTSP juga menerapkan izin Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) terhadap empat kawasan industri yaitu Jatengland, Wijayakusuma, Bukit Semarang Baru, dan Kawasan Industri Kendal.
“Izin KLIK ini berarti investor boleh melaksanakan pembangunan konstruksi bersamaan bersama dengan pengurusan izin, kalau gedung bisa dibangun tanpa tunggu izin mendirikan bangunan [IMB] jadi,†katanya. Sejak 2013, lanjut Prasetyo, pihaknya mengeluarkan 32.029 perizinan dan bidang paling banyak adalah di kesbangpol, daya sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, tenaga kerja, serta transmigrasi.Â
