article

Mensos Ungkap Kendala Daftar Bansos Digital, Warga Tak Punya Ponsel hingga Takut Bantuan Hilang

Mensos Ungkap Kendala Daftar Bansos Digital, Warga Tak Punya Ponsel hingga Takut Bantuan Hilang

Plimbi.com - Transformasi digital bantuan sosial atau bansos di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang masih dirasakan masyarakat, terutama kelompok penerima manfaat berpenghasilan rendah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap sejumlah kendala masyarakat ketika mengakses pendaftaran bantuan sosial melalui layanan Perlindungan Sosial Digital milik pemerintah.

Persoalan tersebut mencakup ketiadaan telepon pintar, keterbatasan pemahaman teknologi, serta kekhawatiran warga bahwa proses registrasi justru menyebabkan bantuan sosial mereka dihentikan. Kondisi ini menjadi perhatian Kementerian Sosial karena masyarakat membutuhkan pendampingan agar proses pendaftaran berjalan lancar tanpa menimbulkan kekhawatiran berlebihan.

Tiga Kendala Utama Pendaftaran Bansos Digital

Menurut Gus Ipul, sebagian keluarga penerima manfaat belum mempunyai ponsel sehingga tidak dapat mengakses layanan digital secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Di sisi lain, warga yang sudah memiliki smartphone belum tentu memahami tahapan pendaftaran, pengisian informasi, maupun proses pembaruan data penerima bantuan pemerintah.

Kendala berikutnya berkaitan dengan rasa takut kehilangan bantuan yang selama ini diterima, sehingga sebagian masyarakat ragu melakukan registrasi melalui sistem digital. Kekhawatiran tersebut perlu dijawab melalui penjelasan terbuka agar warga memahami tujuan pendataan dan tidak menganggap pendaftaran sebagai ancaman terhadap hak bantuan.

Gus Ipul menyampaikan persoalan itu dalam kegiatan penguatan kapasitas pilar sosial di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa, 27 Oktober 2026. Ia menilai transformasi layanan sosial membutuhkan pendampingan langsung karena kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi belum merata di berbagai wilayah Indonesia.

Tidak memiliki ponsel pintar. Keterbatasan perangkat menjadi hambatan mendasar bagi masyarakat kurang mampu yang belum mempunyai telepon pintar untuk mengakses layanan pemerintah secara daring. Kondisi tersebut membuat layanan digital sulit dijangkau apabila pemerintah hanya mengandalkan pendaftaran mandiri melalui perangkat pribadi milik calon penerima bantuan.

Belum memahami teknologi digital. Kendala kedua muncul ketika warga mempunyai ponsel, tetapi belum terbiasa menggunakan aplikasi atau situs untuk mengakses layanan perlindungan sosial pemerintah. Proses digital yang terasa sederhana bagi pengguna berpengalaman dapat menjadi rumit bagi masyarakat lanjut usia atau mereka yang jarang menggunakan internet.

Takut kehilangan bantuan sosial. Sementara itu, ketakutan bantuan dihentikan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai tujuan registrasi dan mekanisme penetapan penerima masih perlu diperkuat secara konsisten. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa pembaruan data bertujuan memeriksa kelayakan dan memperbaiki ketepatan sasaran, bukan semata-mata menghapus penerima yang sudah terdaftar.

Kemensos Libatkan Agen Perlinsos untuk Membantu Warga

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kementerian Sosial melibatkan berbagai unsur masyarakat

sebagai agen Perlindungan Sosial atau Agen Perlinsos. Mereka membantu warga melakukan pendaftaran, mengakses layanan digital, serta memperbarui informasi keluarga agar proses pendataan berjalan lebih mudah dan terarah.

Unsur yang dilibatkan antara lain pendamping Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, serta anggota Karang Taruna. Pendamping PKH juga diminta membantu seluruh keluarga yang berada dalam pendampingannya agar tidak tertinggal dalam proses registrasi dan pemutakhiran data.

Pendekatan tersebut diharapkan menjangkau warga yang tidak mempunyai perangkat maupun masyarakat yang masih membutuhkan bimbingan ketika menggunakan layanan berbasis internet. Keterlibatan keluarga, tetangga, relawan, dan petugas sosial dapat menjadi jembatan penting antara teknologi pemerintah dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Digitalisasi Bansos Harus Tetap Inklusif

Digitalisasi bantuan sosial dapat mendukung pembaruan data dan proses layanan yang lebih tertata apabila diterapkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Namun, sistem daring perlu disertai pilihan pendampingan agar keterbatasan perangkat, jaringan internet, dan kemampuan digital tidak menghalangi warga mengakses haknya.

Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan kecanggihan teknologi, tetapi juga kemampuan pemerintah memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan mengakses layanan. Dengan pendampingan yang tepat, proses transformasi digital diharapkan meningkatkan akurasi data sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial.***

Referensi

Kemensos

Baca lainnya

0
Comments (0)
Unable to Comment
You need to be logged in to be able to post a comment. Click here to login

No comments yet. Be the first to comment.

Lainnya dari Utamii
Loading…