Alasan-Alasan ini Membuat Kebijakan Blokir IMEI Tidak Langsung Diimplementasikan

Sudah cukup dinantikan, proses teken kontrak atau penandatanganan yang akan menentukan nasib ponsel ilegal pada tanggal 17 Agustus 2019 kemarin akhirnya tidak jadi dilakukan. Alasannya, kontrak tersebut tidak mungkin ditandatangani di hari libur, atau dengan kata lain penandatanganan tersebut harus dilakukan pada hari kerja.

Tapi apakah seperti itu kenyataannya?

Disini penulis hanya akan berprediksi, jadi apa yang akan penulis ulas di bawah ini jangan langsung ditelan bulat-bulat. Langsung aja ya? Di bawah ini adalah beberapa alasan yang menurut penulis akan membuat sistem blokir IMEI ini tidak akan dapat dilaksanakan secepatnya.

 

1. Banyak Penjual HP Ilegal Dirugikan

Mungkin bagi sebagian pihak, pemblokiran IMEI itu adalah langkah yang menguntungkan bagi para produsen ponsel dalam negeri. Namun pada kenyataannya, ada juga mereka pihak yang dirugikan. Yaitu pihak penjual dari smartphone ilegal tersebut, apalagi mereka yang merupakan penjual eceran yang biasanya sudah menyetok banyak lantaran permintaan yang memang sangat banyak.

Perlu diketahui, para penjual smartphone yang menjual smartphone ilegal kan bukan karena mereka ingin menjualnya, melainkan karena permintaan pasar yang sangat tinggi sehingga mau tidak mau para penjual tersebut akhirnya menyediakan wadah untuk para konsumen membelinya.

Sekilas memang hal tersebut merugikan, tapi banyak juga konsumen yang terselamatkan oleh tindakan tersebut. Salah satunya mereka para pecinta gadget yang memang ingin selalu up-to-date dengan berbagai gadget yang baru rilis.

 

 

2. Produsen Smartphone Menjadi Bebas

Dengan diblokirnya penjualan smartphone ilegal, para produsen seperti dilepaskan dari tali kendali yang mengikatnya.

maksudnya, dengan kehadiran smartphone ilegal di Indonesia, banyak konsumen yang diuntungkan karena dengan harga jual smartphone ilegal yang cukup murah, tentunya memaksa para produsen smartphone tanah air untuk turut bersaing dari sisi harga.

Disinilah konsumen diuntungkan; yaitu dengan banyaknya varian smartphone yang bisa dipilih baik smartphone resmi ataupun smartphone ilegal. Coba kalau produsen smartphone resmi mendominasi pasar smartphone tanah air. Terbayang harga yang akan mereka terapkan untuk tiap smartphone yang mereka produksi?

Disinilah aturan blokir IMEI tersebut tidak boleh hanya melihat satu sisi saja, dimana dalam konteks ini adalah dampak pemblokiran IMEI terhadap berbagai pihak.

 

 

3. Aplikasi yang Belum Sempurna

Sekilas, informasi dari pemerintah bahwa aplikasi bernama DIRBS yang merupakan kepanjangan dari Device Identification, Registration and Blocking System adalah aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan ternama Qualcomm yang kemudian akan digunakan oleh Indonesia.

Tapi apakah aplikasi tersebut sudah sempurna? Karena sejauh ini yang penulis tahu, aplikasi tersebut bekerja dengan cara memblokir IMEI yang terdeteksi oleh pihak penyedia layanan. Jika IMEI tersebut bukan IMEI dari Indonesia, maka smartphone yang digunakan tersebut tidak akan dapat terkoneksi ke internet.

Lalu bagaimana dengan para wisatawan asing yang datang ke Indonesia? Walau mereka sudah menggunakan nomor lokal, tapi smartphone mereka masih memiliki IMEI luar negeri yang secara otomatis akan diblokir ketika mencoba terhubung ke internet. Dampaknya, mungkin saja akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah dari wisatawan asing.