Pernahkah kamu mendengar kabar berita bahwa aset negara di era presiden Jokowi ini katanya banyak dijual ke pihak asing? Kalau saya sendiri, pernah. Karena memang isu tersebut cukup banyak beredar.
Entah siapa yang menghembuskan isu tersebut. Saya juga gak pengen menunjuk-nunjuk orangnya. Tahun politik soalnya. Hehe..
Isu dijualnya aset negara ke pihak asing ini sebenarnya sudah berhembus lama, kalau gak salah sejak presiden Jokowi mulai menggencarkan pembangunan infrastruktur.
Saya sendiri awalnya gak terlalu memperdulikan isu ini. Saya pikir ini lelucuan aja, seperti Raisa dan Laudya Chintya Bella yang kata netizen: "Gimana nih 'ASET' negara kok dibiarin aja diambil asing".
Tapi sekarang namanya juga tahun politik. Semua pengen menang pemilu. Berbagai isu digunakan untuk merebut hati rakyat. Hmm..
Saya sendiri pernah dengar ada isu katanya, Bandara Kualanamu dijual ke asing. Terus ada yang bilang Bank BRI dijual ke Cina dan bosnya diganti sama orang Cina. Dan macam-macamnya lagi.
Awalnya saya gak percaya, namun lama-lama kok serius juga ya..
Ya, ini gak boleh dibiarkan. Maksudnya kita gak boleh percaya gitu aja. YUK KITA CARI TAHU!!
Sebelum membahas secara mendalam. Saya ingin menjelaskan secara sederhana saja. Bahwa yang dikatakan menjual aset negara sebenarnya bukan menjual, namun menawarkan investasi kepada swasta.
Karena saya suka sepakbola. Maka sudut pandangnya dari sepakbola saja. Buat penggemar bola pasti sudah tahu, banyak tim sepakbola di Eropa yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh orang asing. Banyak konglomerat dari Arab, China, Thailand yang memiliki saham di klub bola Eropa. Bahkan Erick Tohir sempat menjadi presiden Inter Milan. Namun tim-tim bola tersebut tetap membawa nama negaranya ketika bertanding.
Seperti waktu Inter Milan di beli Erick Tohir, kan bukan berarti Inter Milan jadi milik Indonesia karena yang punya orang Indonesia. Nyatanya Inter Milan tetap di Italia. Bahkan Inter Milan yang untung karena masuknya dana investasi.
Ya ini soal ilmu ekonomi sebenarnya. Kita juga gak dituntut berpikir keras untuk memahaminya. Hanya saja persoalan menjadi rancu karena diseret ke politik.
Makna "jual" disini kerab diartikan secara sederhana seperti "mengalihkan hak milik". Padahal makna "jual" dalam hal infrastruktur jauh lebih kompleks.
Menurut Rhenald Kasali (begawan ekonomi sekaligus Presiden Komisaris PT Angkasa Pura II), maka yang dijual adalah hak pengelolaannya. Aset-aset pelabuhan, bandara dan tol tetap menjadi milik negara, tetapi pengelolaannya – sebagian atau keseluruhan – bisa dipercayakan kepada swasta atau pihak asing.
Pengelolahan kepada pihak swasta atau asing bukan berarti negara kehilangan hak milik. Tokh, barang-barang yang katanya "dijual" ke pihak asing itu semua masih di dalam negeri. Seperti jalan-jalan tol itu, sekalipun dikelola pihak asing namun mana bisa fisiknya dibawa ke luar negeri?
Apa itu salah? Selama pemanfaatnya untuk hal produktif dan kepentingan umum, tentu gak apa-apa ya.
"BUMN kita senangnya memiliki (aset). Setiap bulan dapat income dari tol itu, tapi itu sudah kuno," ujar Jokowi saat pembukaan acara Musrenbangnas 2017, di Jakarta, Rabu (26/4). Alhasil, BUMN tersebut kerap kekurangan dana untuk melakukan investasi berupa pembangunan infrastruktur dalam hal ini jalan tol lainnya.
Sebaliknya, Presiden memerintahkan BUMN menjual infrastruktur yang telah selesai dibangunnya, untuk kembali membangun infrastruktur lain. Terutama untuk BUMN yang bisnisnya membangun mengelolah tol.
Dalam hitungan Jokowi, BUMN yang membangun tol dengan biaya Rp 10 triliun, bisa menjualnya hingga Rp 30 triliun. Artinya BUMN tersebut bisa untung tiga kali lipat. Keuntungannya bisa segera digunakan untuk membangun jalan tol lainnya.
Oke guys, penjelasan diatas barangkali sedikit agak membingungkan. Saya sendiri sebagai masyarakat awam tentu ingin mendapat penjelasan secara sederhana saja.
Menjelaskan semuanya dalam satu artikel tentu akan terasa panjang dan membosankan ya. Intinya kita semua jangan mau dibodohi dan termakan isu secara mentah.
Satu hal yang perlu kita tahu, pengelolahan pemerintahan jangan disamakan dengan urusan keluarga. Urusan makro jangan disamakan dengan urusan mikro.
Seperti isu "penjualan" negara kepada asing. Ini sebenarnya sesuatu yang biasa sebagai negara yang menganut aturan pasar terbuka. Maka wajar bila negara membuka akses investasi kepada pihak asing. Bukan menjualnya.
Hanya saja di masyarakat kita. Makna "jual" disini kerab diartikan sebagai "pengalihan hak milik". Disinilah isu ini dijadikan komoditas politik.
Tiongkok sekarang menjadi kekuatan ekonomi dunia, kamu pikir hasil jual bakpao apa? Salah satu faktornya pemerintahan mereka membuka kran investasi seluas-luasnya.
Jokowi mengaku belajar dari negara Tiongkok. Di negara yang dulunya komunis dan sangat tertutup dengan negara lain tersebut, Tiongkok membuka lebar keran investasi. Hasilnya, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yakni 11-12 persen.
"Saya bertanya saat ketemu dengan wakil PKC, Partai Komunis China. Pada saat mereka membuka negaranya besar-besaran untuk investasi asing, apakah mereka tidak takut penguasaan ekonomi dikuasai pihak asing? Ini masalah ideologi loh," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
"Jawabannya saat itu, tidak sama sekali tebersit di otak mereka (Partai Komunis China) bahwa investasi menguasai perekonomiannya karena barang-barangnya ada di negara mereka," ucap Jokowi mengutip jawaban perwakilan dari PKC.
Jokowi mengatakan bahwa ia diberikan contoh mengenai pembangunan jalan dan pembangunan pelabuhan yang tidak akan mungkin dibawa lari setelah selesai dibangun. Oleh karena itu, Jokowi memastikan bahwa investasi pihak asing di sektor infrastruktur akan selalu positif bagi kemajuan negara.
Didunia ini, negara yang masih menggunakan sistem ekonomi tertutup salah satunya Korea Utara. Kita lihat saja negaranya seperti apa? Apa kita mau di Indonesia menganut sistem demikian yang membatasi dana asing masuk ke dalam negeri?
Kondisi ekonomi dunia sekarang sudah sangat berubah. Tidak bisa kita samakan dengan pemahaman tradisional. Saat ini kita mengenal adanya kegiatan investasi dan sekuritas.
Investasi, sekuritisasi adalah kegiatan bisnis modern di era pasar terbuka, siapa pun bisa memiliki saham perusahaan dimana pun. Seperti kisah investasi milyuner dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika, mereka membeli sebagian saham perusahaan bahkan saham-saham Klub sepakbola di Inggris dan Amerika.
Sayangnya masyarakat masih menganggap tabu dengan yang namanya investasi. Dalam benak banyak orang, investasi sering disamakan dengan kegiatan penipuan, MLM bahkan bisnis ala Kanjeng Dimas.
Keterbatasan literasi inilah yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ujungnya masyarakat yang kerap digiring opininya.
Oke, sepertinya tulisan ini sudah terlalu panjang. Sekarang tinggal kita yang perlu mengerti dan berpikir lebih jauh dalam menanggapi sebuah isu. Kamu bisa baca langsung ke sumber artikel ini.
