Setiap kali mendengar nama Demokrat terlintas di pikiran kita pasti nama Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, sang ketua umum merupakan penggagas sekaligus pendiri partai berlambangkan mercy tersebut hingga sekarang.
Eksistensi Demokrat tak ada habisnya. Kader-kader milenial begitu melekat di partai ini. Apa sebab? Karena partai ini ikut digawangi putra terbaik tanah air, Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dan Edi Baskoro Yudhoyono (EBY).
Selain menjadi putra Presiden ke 6 Republik Indonesia tersebut, kedua pria tampan ini membantu sang ayah mengurus partai yang sebentar lagi berusia 18 tahun (2001-2019) di September mendatang.
Kiprah AHY dalam dunia politik semua orang  sudah pasti tau. Pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI 2007 lalu. Dan AHY merupakan mantan perwira menengah TNI AD dengan pangkat terakhir Mayor Infanteri.
Lalu, Ibas. Putra kedua SBY ini juga ambil andil membesarkan partai Demokrat. Terbukti, kini, pria 38 tahun tersebut dipercayai menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI periode 2014-2019.
Jadi tak heran, dua putra SBY menjadi inspirasi bagi para calon legislatif kaum milienial untuk terjun ke dunia politik. Kebijakan serta program kerja yang ada dibuat dan disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang.
Begitupun peranan SBY yang sudah berpengalaman mengurus negara selama 10 tahun. Di dua periode menjabat sebagai Presiden berbagai kemudahaan serta manfaat dirasakan oleh masyarakat.
Kini Demokrat ingin melanjutkan kembali kebijakan SBY yang sempat tertunda di era nya melalui ragenerasi terhadap kaum milenial. Yang pastinya sesuai dengan porsi serta kebutuhan para kaum muda sebagai warga negara Indonesia. Â
Para kader mudanya didapuk agar bisa lolos ke kursi legislatif. Semata-mata agar apa yang dicita-citakan rakyat untuk meningkatkan tarif hidup rakyat lima tahun kedepan bisa terwujud bersama pemimpin negara yang baru.
Saya ingat betul ketika masih kuliah di semester akhir Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara. Ketika itu saya tengah berjibaku menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar pendidikan sarjana hukum.
Berbagai produk hukum di zaman SBY sangatlah banyak. Peranan legislasi yang Demokrat lakukan begitu terasa manfaatnya bagi masyarakat. Diantaranya soal porsi penegakan hukum di Indonesia. Relatif baik dibanding era Jokowi.
Bukan tak berasalan, di era Jokowi produk hukum mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah diperlemah kedudukannya dengan merevisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebagai lembaga independent yang menangai para koruptor serta tindak pidana korupsi lainya tentu harus tegas. Tidak boleh mencla-mencele seperti Presiden sekarang ini.
Agar para koruptor takut melakukan perbuatan hukum, sekaligus efek jera bagi masyarakat yang ingin berbuat kejahatan. Oleh sebab itu, penulis tak bosan-bosannya mengajak semua masyarakat memilih Demokrat agar taraf hidup kita bisa meningkat. Bukan hanya itu, negara kita lebih maju dan dihargai negara lain dalam hal perekonomian.
Di pemilu 17 April 2019 nanti, Partai Demokrat berada di urutan no 14. Masyarakat bebas memilih Presiden RI yang baru. Kalau suara partai ini besar, maka akan lebih mudah membantu Presiden RI yang baru dan pemerintah membangun Indonesia 5 tahun mendatang.  Asal di pemilu legislatif DPR RI nanti Demokrat menang.
Â
