Beberapa 'Kado' Istimewa Untuk PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru saja merayakan hari jadi ke 46 tahun. Usia yang tak lagi muda. Diibaratkan sudah sangat dewasa. Partai ini dibuat oleh Megawati Soekarno Putri.

Semula partai ini bernama Partai Demokrasi Indonesia. Namun karena dinamika politik sehingga harus berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.  

Selaku pendiri sekaligus Ketua Umum hingga sekarang, Megawati paham betul cara membesarkan partai pengusung Joko Widodo- Jusuf Kalla ini di Pemilu Presiden 2014 lalu.

Tak mudah memang. Nama sang Ayah Soekarno begitu melekat pada diri Megawati. Dalam pidato perayaan hari jadi nya tadi siang menyinggung persiapan PDIP kembali bertarung di pemilu April 2019 mendatang.

Berbagai isu diungkap putri Presiden pertama Republik Indonesia ini dihadapan ribuan kader yang memadati hal Jakarta Expo Kemayoran Jakarta.

Maraknya berita hoax atau bohong tak luput disorot oleh Ibu sekaligus guru bagi Puan Maharani menjalani politik tanah air. Tangisan air mata pun berderai. Tawa sekaligus sedih tampak menghinggap dan menghiasi wajah Mega.

Sesekali air mata diusap. Isu politik pun kembali diulas. Kaderisasi PDIP disebut nya tidak lah mudah. Berbagai rintangan dan hambatan pasti menghantui para kader. Terlebih kader yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan terhormat yakni Legislatif.

Meski banyak kader yang sudah ‘jadi’ terciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tercatat, di tahun 2018 lalu sebanyak kurang lebih dua puluh kepala daerah berasal dari partai ini. Tujuh diantaranya tertangkap tangan oleh KPK.

Partai ini sering disebut-sebut sebagai partai komunis berlabel Demokrasi. Sering disorot masyarakat. Elektabilitasnya naik turun sejak penangkapan kepala daerah asal PDIP.

Terlebih, kinerja kader terbaik nya kerap dikritik masyarakat, yakni Presiden Joko Widodo. Berbagai klaim prestasi dibangga-banggakan. Tak jarang dicaci, dihina hingga dimusuhi. Partai koalisi yang tergabung dalam kabinet Indonesia bersatu.

Berbagai gejolak pun begitu terasa sejak negara ini dipimpin oleh Partai berbendera merah berlambangkan kepala kerbau bermoncong putih tersebut. Berbagai regulasi sering dibenturkan dengan kepentingan kelompok penguasa saja.

Sebut saja soal pengangkatan Letjen Doni Monardo sebagai Kepala BNPB. Sudah jelas dalam Undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 47 menegaskan bahwa perwira aktif TNI hanya bisa menjabat pada kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden. Kemudian, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. 

Sementara itu Jokowi tetap melantik perwira bintang tiga tersebut karena telah merevisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB.

Dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2008, disebutkan jika BPNB berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada Pasal 4 Perpres tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNPB dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Terbaru soal prestasi pemerintahan Jokowi dalam membangun Infrastruktur. Ya, Jokowi mengklaim mampu membuat Tol terbanyak semasa jabatannya empat tahun belakang.

Namun dibantah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Eks Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyebutkan infrastruktur yang dibangun Jokowi merupakan kelanjutan program yang terhenti di zaman SBY.  Dan dilanjutkan oleh Jokowi.

Terakhir soal maraknya teror yang mengancam keselamatan bahkan nyawa bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru-baru ini terjadi di rumah pimpinan KPK Agus Raharjo dan La Ode M Syarif.

Kedua rumah pimpinan KPK ini diteror dengan menggunakan bom molotov dan bom paralon yang dilemparkan oleh orang tak dikenal.

Sebelumnya lebih dari 20 kasus lain yang tidak terpublikasikan media. Sebut saja kasus besar penyiraman air keras kepada salah satu penyidik KPK Novel Baswedan yang hingga kini belum diketahui siapa pelakunya.

Semoga dengan semakin dewasanya PDIP sebagai partai penguasa untuk lebih bijak dalam membagi kekuasaan kepada orang-orang yang benar benar amanah dan ahli sesuai bidang.

Di Pemilu April mendatang sebagai penentu apakah PDIP kembali bersinar seperti periode 2014-2019 atau harus tumbang karena kalah suara dengan partai rival Gerindra dan Partai Demokrat. Ingat, dua partai besar ini memiliki ikon tokoh besar seperti Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dua Jenderal yang siap membantai Partai Moncong Putih menuju RI 1 dan Gedung Senayan.