Hari ini, Selasa (4/12/2018), KPK menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNKP). Salah satu agendanya adalah mengundang 16 pimpinan parpol sebagai upaya menekan tindak korupsi di sektor politik. Pasalnya KPK mencatat persentase politisi yang diproses oleh lembaga antirasuah itu mencapai 61,17 persen. Jumlah itu terdiri dari 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD, dan 104 kepala daerah. Data ini mengkonfirmasi bahwa KPK masih dibutuhkan dan harus terus diperkuat untuk menekan tingkat korupsi di tanah air.
Di atas kertas, politisi sepakat akan hal ini. Tapi tidak begitu praktiknya. Saya masih ingat ketika DPR gegap-gempita dengan hak angket DPR atas KPK tahun lalu. Ini adalah drama politik yang membikin pegiat anti korupsi dag-dig-dug.
Mula-mula hampir semua fraksi mulanya mengaku menolak usulan ini. Tapi nyatanya pengusul hak angket berasal dari delapan faksi di DPR. Hanya anggota DPR dari Partai Demokrat dan PKS yang tidak meneken berkas hak angket itu.
Pada saat paripurna, Fraksi PKS masuk angin. Sehingga hanya tiga fraksi yang walkout. Ketiganya adalah Demokrat, Gerindra dan PKB.
Tragisnya, saat penetapan anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK, giliran Gerindra yang masuk angin. Pada akhirnya ada tujuh fraksi yang mengirimkan perwakilannya, yakni: PDIP, Golkar, PPP, NasDem, Hanura, PAN, Gerindra.
Drama politik ini menggambarkan betapa konsistennya Partai Demokrat. Fraksi Demokrat adalah fraksi yang paling awal menolak dan paling konsisten menolak. Ketegasan Fraksi Demokrat juga diikuti anggota Fraksi Demokrat. Tidak ada seorang anggota fraksi pun yang menekan berkas usulan itu.
Bahkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi instruksi tegas menolak segala upaya pelemahan KPK. Meski hak angket bersifat personal anggota DPR, nyatanya intruksi SBY dilaksanakan secara totalitas. Fraksi Demokrat dan anggota DPR dari Fraksi Demokrat kompak menolak hak angket.
Ini adalah konsistensi Partai Demokrat yang tidak dimiliki oleh parpol-parpol yang lain.
Dan sejarah mencatat alasan Partai Demokrat itu nyata-nyata benar. Sepanjang perjalanan Pansus Angket KPK, publik melihat bahwa pansus ini hanya menjadi alat penekan KPK. Terutama yang menyentuh ranah penuntasan dugaan mega korupsi e-KTP. Semua terjadi karena kasus itu menyeret nama-nama petinggi negeri ini. Mulai dari bekas anggota dan pimpinan Komisi II DPR dan Banggar DPR, pimpinan parpol, eksekutif, bahkan Ketua DPR. Sudah pasti, mereka akan berpikir dan bersikeras meng-counter kinerja KPK menyangkut hal ini.
Tragisnya, pada akhirnya rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket KPK tidak membawa sesuatu yang baru. Aneh memang. Sudah habis-habisan, nyatanya tidak ada hal istimewa yang disampaikan Pansus Angket KPK ini. Apa karena kebetulang Setya Novanto, ketika itu Ketua DPR sekaligus Ketum Partai Golkar, sudah mendekam di balik jeruji?
Tapi skenario gelap ini setidaknya membuat publik paham parpol mana yang konsisten dengan gerakan pemberantasan korupsi dan parpol mana yang tidak. Dan Partai Demokrat agaknya berhasil melintasi ujian ini.
Instruksi SBY kian membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Meski kerap dipelintir, pedang pemberantasan korupsi era pemerintahan SBY tidak tumpul ke atas. Alhasil, selama SBY menjabat, KPK leluasa mencokok anggota DPR, menteri, kepala daerah sampai dan ketua lembaga tinggi negara. SBY sama sekali tidak mengintervensi KPK. Ini bukti SBY bukan motivator kacangan. SBY bukan omong doing, tetapi bertindak secara nyata.
SBY selalu tegak mendukung KPK. Sudah sering SBY dan Partai Demokrat menolak wacana revisi UU KPK. Ketika KPK bersengketa dengan Polri dalam kasus cicak vs buaya, SBY turun langsung untuk mendamaikan. Bahkan SBY menulis surat sebagai rasa simpati dan membesuk aktivis Indonesia Coruption Wacth (ICW) Tama S Langkun yang dibacok orang tak dikenal.
