Setiap tahun Istana Negara pasti dikepung pengunjuk rasa dari kalangan perangkat desa. Jumlahnya ribuan. Mereka datang dari seluruh penjuru nusantara. Tujuannya satu: minta diangkat sebagai PNS.
Harapan para perangkat desa ini tidak muluk-muluk. Soalnya Pemerintah hari ini pernah berjanji mengangkat perangkat desa menjadi PNS secara bertahap, atau penghasilannya disetarakan dengan PNS golongan IIA. Janji ini diucapkan saat kampanye di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014). Namun hingga akhir masa pemerintahan Jokowi, janji itu tak kunjung terealisasi.
Lain pemerintah, memang lain cara. Saya masih ingat dahulu SBY tidak banyak berjanji. SBY lebih banyak mendengar aspirasi rakyat lantas memperjuangkan realisasinya.
Misalnya soal perangkat desa ini. SBY tidak pernah berjanji untuk mengangkat Sekretaris Desa menjadi PNS. Tetapi alhamdulillah di era kepemimpinan SBY semua sekretaris desa menjadi PNS. Totalnya ada 44.272 Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS.
Sementara untuk Sekretaris Desa yang bermasalah, biasanya faktor usia yang sudah tua atau jenjang pendidikan SMP dan dibawahnya, Pemerintah SBY memberi penghargaan dengan memberi pesangon Rp 5-20 juta.
Jangan lupa di era kepemimpinan SBY-lah kepala desa akhirnya memiliki penghasilan tetap. UU Desa yang diterbitkan SBY juga membawa perubahan signifikan bagi desa. Di antaranya mengenai kewenangan pemerintahan desa, pemberian anggaran desa sekitar Rp1,4 miliar per desa per tahun, pengakuan desa adat berikut penataan dan kewenangannya, serta pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sebelum UU Desa pembangunan infrastruktur desa banyak ditunjang oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui program inilah infrastruktur desa dapat dibangun secara masif, bukan hanya jalan desa atau saluran irigasi, bahkan jalan-jalan usaha tani juga dibangun lewat program ini.
Pengembangan PNPM juga menjangkau Kelompok Usaha Bersama (KUBe) serta usaha produktif ekonomi di tingkat rumah tangga pedesaan. Caranya PNPM mensuport kegiatan simpan pinjan skala mikro bagi penduduk desa yang ingin mengembangkan usahanya.Â
Pada era SBY pula lebih dari 1,07 juta pegawai honorer termasuk guru honorer diangkat menjadi PNS. Gaji PNS di era SBY juga naik setiap tahunnya. Begitu juga dengan guru. Selain kenaikan gaji, guru juga mendapat tunjangan profesi yang besarnya sama dengan gaji pokok.
Makanya setiap kali SBY berkunjung ke masyarakat selalu saja ada PNS yang mengucapkan terimakasih. Banyak yang menangis haru saat bertemu SBY, karena merasa kehidupannya terbantu semasa kepemimpinan SBY.
Saya tahu kondisi hari ini tidak sama dengan era kepemimpinan SBY. Perekonomian sedang sulit. Anggaran negara habis untuk membangun infrastruktur.
Tapi, jangan pula masalah ini diabaikan. Sudah seharusnya pemerintah mencari solusi untuk guru honorer, pegawai honorer, juga perangkat desa agar mereka bisa diangkat jadi PNS.
