Jokowi dan Prabowo mencari dukungan "santri" untuk Pilpres 2019

Untuk kali pertama, Indonesia akan menggelar pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak pada April 2019. Dikatakan dalam Undang-undang ialah bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

Hal ini mengakibatkan kontroversi dalam masyarakat. Seperti dilihat dari total jumlah suara pilpres 2019 dari hasil survei indometrik yang dilakukan pada tanggal 20-25 Agustus 2018 yang di prediksi sangat ketat. Keduanya berselisih hanya 5 persen saja. Survei yang dilakukan di seluruh Indonesia yang melibatkan 1800 responden dengan rentan usia 17 tahun keatas dengan margin off error sebesar 2,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil suara dari masyarakat tersebut ialah , Jokowi-Ma’ruf dengan nomor urut 1 mendapatkan suara 49,39 persen. Sedangkan pada calon nomor urut dua Prabowo-Sandi mendapat 44,90 persen. 

Pada pilpres 2019 banyak oknum yang mengharapkan jika kampanye yang diadakan nanti tidak menyangkutkan politik dengan agama juga secara sportif tidak mengeluarkan hoax-hoax untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden pada periode selanjutnya. Masa kampanye Pilpres 2019 telah berlangsung sejak 23 September 2018. Dua pasangan calon yakni nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto -Sandiaga Uno kian gencar mencari dukungan. Tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang sebagaimana Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

  Sasaran kedua calon untuk mencari dukungan salahsatunya ialah para santri. Upaya mendapat dukungan itu dilakukan lewat safari para calon ke pondok pesantren di beberapa daerah, terutama wilayah Jawa .

Kunjungan ke pesantren yang semula dinilai biasa saat masa kampanye kemudian menjadi polemik saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan larangan kampanye di tempat pendidikan dan ibadah termasuk pula untuk di pesantren. hal ini diperjelas oleh pasal 41 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang melarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Tetapi pada pasangan calon presiden periode 2019 ini berdalih kedatangannya kepesantren-pesantren hanya untuk silaturahmi saja. Hal ini mengakibatkan banyaknya pendapat masyarakat yang tidak setuju akan pilpres 2019 yang menyangkut pautkan pada agama salahsatunya ialah para santri. Karena hal ini sama saja agama yang disangkutkan dengan politik. 

Dukungan santri menjadi lebih besar tergantung dari asal santri itu bernaung, misalkan dari NU atau Muhammadiyah. Kedua basis itu merupakan ladang suara jika bisa dikuasai. Lebih dari itu, suara santri bukan hanya menguntungkan kubu Jokowi-Ma'ruf. Prabowo-Sandiaga bisa mendapat dukungan jika mampu melakukan pendekatan, seperti menempatkan santri atau tokoh pesantren di posisi yang strategis. Sementara itu, Idil meyakini dikotomi politik aliran tidak akan terjadi. Ia melihat santri hanya sebatas pada ruang elektoral saja. "Saya tidak tahu apakah Pilpres nanti justru akan mempertajam polarisasi politik aliran yang sebenarnya sudah dianggap oleh sebagian orang tidak bisa lagi menjelaskan politik Indonesia," ujarnya. 

Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily mengatakan ulama di Indonesia tidak hanya yang tergabung dalam GNPF. Salah satu hasil Ijtimak Ulama II adalah mendukung pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Saya kira tidak akan mempengaruhi terhadap elektablitas kami. Ulama itu banyak di Indonesia ini bukan hanya Habib Rizieq dan para Ustadz yang tergabung dalam GNPF Ulama yang dari sejak awal sudah jelas afiliasi politiknya kemana," kata Ace

Ketua DPP Partai Golkar ini menuturkan, Jokowi yang justru mengangkat ulama dengan menggandeng Ketua MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Dia meminta GNPF tidak mengatasnamakan ulama untuk berpolitik di Pilpres 2019. "Justru Pak Jokowi lah yang mengangkat Ulama sebagai Cawapres tanpa harus ijtima-ijtimaan. Lagipula jangan terlalu menggunakan institusi ulama lah kalau soal Pilpres ini," tegasnya.

“Pak kiai Maruf Amin itu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, organisasi Islam yang menaungi ormas-ormas Islam di Indonesia, dan Rois Syuriah Nadlatul Ulama (NU). Kurang mereprestasikan apa lagi coba soal otoritas keulamaannya," tandas Ace.

opini-opini yang keluar dari para pengamat politik tentang gencarnya pemilu 2019 yang saat ini, baik pasangan calon (paslon) Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sama-sama telah mengantongi dukungan dari para tokoh agama. badan pengawas pemilu (bawaslu) menegaskan bahwa bahwa seluruh pihak tidak berkampanye pada tempat-tempat ibadah.

Komisioner Bawaslu Mohamad Afifuddin mengatakan, dalam hal pengawasan tempat ibadah terkait aktivitas Pemilu akan dilihat dari unsur-unsur kegiatan yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden masing-masing.
menurut Afif, tidak seluruh aktivitas Pemilu yang dilakukan di tempat ibadah bisa dikatakan sebagai kampanye. 

"Kampanye kan ada unsur-unsurnya. Tidak setiap kegiatan di masjid juga kampanye, kan begitu. Nah itu yang kita lihat. Unsur-unsurnya, visi misinya, dan lain lain," tutur Afif. 

Sedangkan dalam metode kampanye tentang larangan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye diatur dalam Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan."