Asian Para Games yang mengiringi Asian Games adalah upaya besar dan inspiratif bagi kemanusiaan dari berbagai pihak untuk mengupayakan kesetaraan dan kepedulian sesama manusia. Terlahir menyandang cacat atau disabilitas bukanlah kehendak, namun ketetapan Allaah Swt. Dan bukan menjadi manusia berstatus sosial rendah.
Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ditetapkan. Bagian dari penguatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama sepuluh memerintah, SBY mengesahkan payung hukum untuk memampukan masyarakat fakir, miskin dan penyandang disabilitas. Telisik ke dalam, ia lahir dari memampukan dari empati posif kontruktif, sinergi berkesataraan dengan rangkaian aksi kebijakan dan program.
Streotip umum bahwa disabilitas ujungnya menjadi peminta-minta, kurang mendapat perhatian dan bahkan ditelantarkan secara komunitas atau negara secara perlahan pupus. Amanat UUD 1945 diturunkan dengan berbagai UU lainnya, dan hal ini telah dilakukan oleh Pemerintahan SBY selama 2 periode memimpin negara.
Program yang bersandi Pro rakyat dengan Partai Demokrat, telah memiliki dampak positif. Penilaian ini bisa kita ukur dari sisi payung hukum, kebijakan anggaran, alokasi anggaran, dan panduan teknis dan keterlibatan unsur masyarakat.
Maulani A. Rotinsulu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) memaparkan bahwa masa pemerintahan SBY program terhadap kaum disabilitas terus berkembang. Sebagaimana ia sampaikan dalam diskusi “Agenda Prolegnas Pro Perempuan 2014-2019â€.
Berbagai kebijakan lintas kementerian Program Keluarga Harapan, Bidik Misi, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Lansia, maka mencakup kesempatan memampukan disabilitas untuk memiliki pendidikan, keterampilan, pelatihan dan juga peluang untuk berusaha, bekerja dan hidup sejara sejahtera. Termasuk kewajiban menerima karyawan disabilitas pada perusahaan.
Sebab upaya memampukan ini butuh kerjasama multipihak. Mulai dari keluarga, lingkungan, penggiat, pemerintah memiliki peran dan tanggungjawab berbeda. Dan tetap pemerintah adalah yang terdepan. Dan menjadi sasaran pujian sukses yang datang kemudian. Hadir kritikan skeptis, penolakan, wait and see adalah wajar diawal apalagi akhir yang tidak maksimal.
Sikap menuntut dan meminta adalah bagian dari masa anak anak yang ada pada setiap manusia yang hidup. Ketika dewasa maka permintaan ini berjalin dengan kecerdasan yang melekat lewat pendidikan tinggi dan bersenyawa dengan logika instan. Maka jadilah sebuah mesti langsung jadi dan saat ini juga. Bila tidak maka melakukan aksi bermacam macam sampai kehendak di turuti.
Mengajak, bekerjasama, kritik positif dan membangun, menjadi ciri kedewasaan yang telah masuk mental memberi dan tidak meminta-minta dengan intensitas berbeda.
Sisi yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah adalah progam yang memberikan layanan publik ramah bagi disabilitas. Bagaimana disetiap masuk gedung tersedia tempat landai bagi pengguna kursi roda. Dan masih banyak hal lain. Dan setiap kita memiliki ide sederhana yang bisa diterapkan untuk memampukan teman disabilitas.
Dan kita saat ini menunggu Presiden dengan program humanis teknis sebagai bagian indikator bagi rasionalitas empati. Dan tidak sekedar ucapan demi ucapan yang tak bisa diukur dan dievaluasi, apalagi tidak disenergikan kelak.
Isu dan program pelayanan publik ramah bagi disabilitas adalah bagian tanggungjawab Politisi Partai Demokrat mengikhtiarkan dan memperjuangkan lewat jalur politik. Sebab proses biasanya tidak mendustai hasil.
