Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada bulan November 2007. KUR sendiri merupakan pembiayaan perbankan yang feasible yang berarti diprioritaskan kepada usaha yang memiliki prospek bisnis yang baik tapi belum memiliki kemampuan untuk mengembalikan. KUR juga diarahkan kepada sektor usaha produktif antara lain pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.
Pelaksanaan KUR era pemerintahan SBY juga cenderung lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana. Hematnya, pemerintahan SBY berkomitmen untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perhatian SBY terhadap UMKM bukan tanpa alasan. UMKM merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian nasional. Baik dari kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja.
Dalam enam tahun penyelenggaraan KUR, pada tahun 2013 tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat menjadi 60,34%. Begitu juga halnya dengan penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 96,99%. Disektor ekspor non migas, UMKM juga berkontribusi 15,68% dari total ekspor.
Melalui KUR dan akses permodalan yang tidak memberatkan, pada tahun 2013 UMKM tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Tercatat pada tahun 2013 UMKM mencapai 57,9 juta unit usaha. Jumlah tersebut jauh meningkat dibandingkan tahun 2009 yang hanya 52,8 juta unit usaha.
Untuk penyerapan tenaga kerja disektor UMKM juga tercatat pada tahun 2013 sebesar 114,1juta orang. Jumlah tersebut meningkat 18,6 persen dibandingkan tahun 2009 yang hanya 96,2 juta. Artinya, dalam kurun waktu 3 tahun melalui KUR pemerintahan SBY telah membuka 17,9 juta kesempatan kerja.
Selain keberhasilan di atas, KUR di era pemerintahan SBY juga merupakan solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia. Hal tersebut terjadi karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih tinggi dari sektor yang lain. Pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan ini juga terbukti ampuh menahan hantaman krisis ekonomi global pada tahun 2008.
Indonesia pada krisis ekonomi global 2008 mampu keluar sebagai negara dengan perekonomian yang di atas negara-negara lainnya di kawasan Asia. Semua keberhasilan tersebut tentu tidak berjalan dengan sendirinya tanpa dukungan semua elemen yang ada, baik itu pemerintahan (eksekutif dan legislatif) maupun masyarakat umum lainnya. SBY dan Partai Demokrat telah menunjukkan komitmen dan kepeduliannya kepada rakyat serta perekonomian secara umumnya.
2019 adalah momentum rakyat kembali menentukan pilihannya. Tidak ada salahnya rakyat kembali menggantungkan harapannya kepada Partai Demokrat yang telah menggagas sejumlah program pro rakyat yang salah satunya adalah KUR untuk kembali diperjuangkan. Karena sejauh ini, Partai Demokrat dan SBY telah memberikan bukti kepeduliannya kepada “wong cilikâ€. Bukan kata-kata, bukan janji, tapi telah terbukti dan teruji manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat dan ekonomi Indonesia secara umumnya.
