Empat tahun pemerintahan Jokowi, beliau fokus dengan pengembangan infrastruktur. Namun resiko dari kebijakan tersebut adalah berkurangnya kemampuan daya beli masyarakat. Dari hasil laporan BPS, pada kuartal III 2018 daya beli masyarakat terjadi perlambatan dibandingkan kuartal II 2018.
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah memasuki masa akhir jabatan. Sejumlah program yang telah dijalankan dievaluasi. Tidak ketinggalan dana desa yang telah digelontorkan.
Dalam kegiatan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Tanggerang, Banten, Senin (5/11/2018) Jokowi dalam keterangan tertulisnya menginginkan penggunaan dana desa tidak melulu hanya untuk urusan infrastruktur. Jokowi ingin dana desa yang dikucurkan juga bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan inovasi-inovasi desa. Contohnya pemberdayaan PAUD agar anak-anak di desa memiliki gizi yang baik, mengalokasikan untuk pemberdayaan potensi wisata, dan pengembangan ekonomi desa melalui penggerakan UMKM.
Arahan Jokowi tersebut mengingatkan kita semua akan kesuksesan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengentaskan kemiskinan melalui sejumlah program pro rakyatnya. Dalam rentang 10 tahun SBY mampu menurunkan kemiskinan sebesar 8,48 juta jiwa dengan sejumlah program pro rakyatnya. Terkait itu antara lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
PKH merupakan program pro rakyat era SBY yang memprioritaskan kesehatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam aspek pendidikan dan kesehatan (gizi ibu hamil, balita, dan anak usia sekolah) baik di perkotaan maupun pedesaan. PKH sendiri terinspirasi dari kebijakan negara-negara Amerika Latin dalam pengentasan kemiskinan. Dengan support akses pendidikan dan kesehatan diharapkan kemiskinan yang telah turun temurun bisa diselesaikan persoalannya.
Sedangkan PNPM merupakan program yang secara langsung mendorong ekonomi di level grassroot (akar rumput). PNPM era SBY tidak hanya terfokus pada infrastruktur semata. Program ini disesuaikan dengan kebutuhan desa dalam memaksimalkan sumber daya yang ada.
Sementara KUR, di era SBY lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil. Prosedur yang tidak “ribet†dan tingkat bunga yang rendah membuat geliat UMKM di pedesaan tumbuh dengan baik. Selain itu, terdapat juga program era SBY terkait pembinaan pelaku UMKM. Artinya, pemerintah tidak begitu saja melepas bantuan, tapi juga memikirkan pembinaan agar pelaku usaha mempunyai ketahanan dan daya saing.
Program-program pro rakyat SBY inilah yang “disalin†dan dikehendaki oleh Jokowi untuk bisa menggerakkan ekonomi desa melalui dana desa yang digelontorkan pemerintah. Sikap dan kehendak Jokowi secara tidak langsung mempertegas ucapannya pada Rapimnas Demokrat bulan Maret 2018 yang lalu, bahwa dirinya adalah seorang Demokrat.
Untuk mengawal kehendak Jokowi memperjuangkan program pro rakyat yang pernah digagas SBY dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat tersebut tentu dibutuhkan dukungan parlemen yang kuat. Salah satunya adalah dukungan parlemen dari Partai Demokrat yang 10 tahun gigih memperjuangkan program pro rakyat tersebut. Jika Jokowi menghendaki program yang pro dengan rakyat, rakyat juga berharap program pro SBY dilanjutkan, maka sudah seharusnya Partai Demokrat maju kedepan. Partai Demokrat berjaya di Pemilu 2019, program pro rakyat akan kembali bisa dinikmati.
