(Image:Â www.faktajabar.co.id) Tulisan ini bisa dinilai lambat dibanding banyaknya ulasan mengenai HOAX, bahkan pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dalam merespon dan menanggulangi HOAX. Oleh karena itu saya lebih tertarik untuk mengulas penangkalan HOAX yang dilakukan oleh pemerintah. Dan bagaimana sebenarnya penangkalan HOAX itu?
PENGANTAR
Sebagai pengantar, saya menyarankan anda untuk mengambil referensi dari Lynda Walsh, "Sins Against Science" dan tulisan "'Fake News'- Why People Believe It and What Can Be Done to Counter It" dari Simeon Yates. Yang mesti di garis bawahi terutama menjelang pilpres 2019 adalah HOAX atau Hocus Pocus (mantra pesulap) adalah berita bohong, bukan berita yang tidak kita sukai. Karena untuk mengatakan suka kita diperbolehkan menggunakan indicator dan variable apapun termasuk sinisme. Sedangkan mengatakan sesuatu bohong atau tidak bersumber memerlukan metodologi dan ukuran yang jelas, setidak-tidaknya indicator yang diakui dalam madzhab scientification. Oleh karena itu perbedaan pilihan capres tidak dapat dikategorikan sebagai episteme of knowledge dan menilai satu berita HOAX dan berita lain benar.
HOAX dalam Debat para Politisi
Beberapa jam yang lalu saya meminta pendapat followers di Instagram mengenai HOAX, umumnya netizen memandang HOAX sebagai kabar tanpa kepastian, bohong, dilebih-lebihkan atau kadaluarsa. Dalil utama dalam menyampaikan thesis atau penilaian tentang sesuatu (Dalam kerangka objektifikasi) adalah menggunakan sumber dan metodologi yang jelas. Oleh karenanya perdebatan public seharusnya adalah perdebatan metodologi bukan klaim kebenaran dangkal. Beberapa kali saya mendengarkan debat politik dimana para politisi (baik kubu oposisi maupun rezim) mempertanyakan data bukan dari metodologinya melainkan integritas lembaga riset pengolah data. Memasukkan determinasi nilai dalam penilaian suatu data tanpa dilakukan pengujian terhadap metodologi adalah bagian dari penjelasan dangkal yang dalam koridor tertentu disebut sebagai HOAX.
Oleh karena itu, alih-alih para politisi mendorong rakyat untuk tidak terperangkap HOAX, justru mereka memberikan teladan yang sebaliknya. Tapi HOAX yang paling canggih adalah keilmiahan itu sendiri, tanya kenapa?, ketika Negara berselingkuh dengan intelektual, mereka memaksa rakyat untuk berpikir rasional sedangkan rasionalitas dijaga dengan metodologi super ketat yang hanya bisa di akses oleh para ahli, bahkan pencarian data yang supermahal menjadikan sponsor memiliki kekuatan untuk mengikat hasil penelitian. Ottomatically, rakyat sedang dijaga untuk tetap bodoh dan tergantung terhadap negara.
HOAX: Tuntutan Objektifikasi dan Dilema Kepercayaan
Bahasan mengenai HOAX berpangkal pada tuntutan mekanisme generalisasi yang hanya dimiliki oleh Negara dan para ahli. Dengan begitu merekalah yang berhak menjadi sumber dari pemberitaan publik, oposisi binernya, selain dari mereka adalah HOAX. Dalam science, agama dan kepercayaan atau apapun yang ada diluar objetifikasi tidak diakui sebagai kebenaran dan oleh karena itu juga dapat dikategorikan HOAX. Tapi mengatakan agama sebagai HOAX akan menyulut kemarahan publik, meski logicnya demikian. Lantas mengapa tidak pernah ada yang menyampaikan? Ada dua kemungkinan, para politisi membutuhkan suara umat Islam atau mereka sendiri tenggelam dalam dilema dan kebingungan berpikir. Tapi okelah, kita cukupkan perdebataan sialan itu (mungki saya bahas di lain waktu).
Yang jelas dalam mekanisme generalisasi dimungkinkan adanya data yang berbeda tergantung metodologi dan indicator yang digunakan, artinya selama tidak ada uji metodologis dalam percakapan para politisi maka mereka tidak sedang membaca fenomena tetapi justru mengkonstruk masyarakat. Metodologi dibuat untuk menyamakan frekuensi, para ahli hendak membuat kesepahaman satu dengan yang lainnya lewat jembatan yang dinamakan metodologi. Tidak aneh jika perdebatan metodologi merupakan perdebatan akbar intelektual, tempat debate akbar terjadi. Logicnya, jika seseorang memberitakan tanpa ikut serta dalam arus perdebatan metodologi, maka ia sedang memaksa (doctrine) dan tidak jarang bertindak koersif.
Penangkalan HOAX atau Propaganda?
Dalih utama penangkalan HOAX yang dilakukan oleh negara adalah stabilitas politik, bukan kebenaran. Negara tidak perduli dengan scientification debate mengenai kebenaran, sejauh ini kebijakan negara kerapkali muncul dari determinasi kepentingan tertentu bukan hasil riset. Logic memang, tetapi dari sana muncul skeptis, misalnya: bagaimana cara negara menangkal HOAX jika presiden menyampaikan pemberitaan yang berbeda dengan fenomena yang dilihat masyarakat (baca: Penjarahan di Palu)? Darimana sumber pengetahuan Presiden (baca: Jokowi)? Jadi alih-alih saya percaya bahwa negara sedang menangkal HOAX, saya justru melihat Rezim dengan kekuasaan koersif dan penggunaan instrument negara sedang memaksakan kepentingan tertentu.
Saya ingin husnudzon dan memandang negara sedang berupaya untuk menjaga stabilitas politik, karena tentu saya tidak melihat keinginan negara untuk masuk dalam perdebatan ilmiah tentang kebenaran (baca: debat adu data minim metodologi). Oleh karena itu, saya tawarkan begini: memotong perdebatan akbar mengenai definisi HOAX, mengenai apakah kebijakan negara harus berdasarkan riset, mengenai apakah peran dan fungsi negara itu, dan hal-hal lain - maka negara dengan kepentingan stabilitas politik tidak pernah membuat HOAX, setuju? Artinya negara yang dimaksud haruslah tidak punya kepentingan dalam pilpres.
Yang menjadi masalah justru ketika negara, dalam hal ini saya sebut rezim, berkepentingan dalam pilpres 2019. Saya mungkin dapat menerima dan HOAX diperbolehkan dalam kerangka stabilitas seperti halnya ayah yang berbohong demi kebaikan anaknya (berat juga sih, tapi anggaplah saya setuju) tetapi rezim tidak sesuci negara, setiap rezim berkepentingan untuk melanggengkan kekuasaan dan terpilih lagi. Oleh sebab itu, HOAX yang muncul atas dasar untuk dipilih ulang tidak bisa dibenarkan.
Dalam scientifikasi sekalipun membuka adanya kemungkinan – falsifikasi, bahkan menurut David Easton, sistem politik mampu membuka diri terhadap perubahan, dinamika bahkan revolusi. Lantas bagaimana pembenarannya, jika sebuah rezim menolak pandangan yang berbeda hanya karena data yang berbeda dan tidak pernah mendudukan metodologisnya, kemudian lebih parah, memberikan sosialisasi atu penangkalan HOAX tapi tidak dengan support metodologi atau lagi-lagi konten dari sosialisasi HOAX justru mendorong rakyat untuk melakukan verfikasi terhadap integritas lembaga pengolah data (termasuk siapa yang bicara) bukan pada dimensi variable dan metodologisnya. Jadi mohon maaf jika hipotesa sementara saya mengenai sosialisasi dan penangkalan HOAX yang dilakukan oleh rezim saat ini adalah bagian dari HOAX itu sendiri atau bila perlu disebut sebagai Propaganda.
