Terjeratnya 41 anggota DPRD Kota Malang yang tersandung kasus korupsi menjadi saksi akan ganasnya krisis korupsi di Indonesia. Pasalnya dari total 45 anggota DPRD hanya tersisa 4 orang saja yang bersih dari penyaringan KPK. 4 orang tersebut bak daging segar yang diletakkan di tengah-tengah kandang macan yang sedang lapar. Penangkapan 41 anggota DPRD Malang bukan merupakan pengalaman yang pertama kali dan bukan hal baru di telinga rakyat Indonesia, karena sebelumnya telah terjadi banyak kasus serupa di berbagai daerah dan hampir seluruh indonesia. Hal ini menjadi sorotan yang sangat menarik untuk diperbincangkan sambil menyesap segalas kopi panas. Apa yang menjadi satu faktor penting seorang pejabat melakukan tindak pidana korupsi pada setiap anggaran yang dikeluarkan, apalagi mereka melakukakannya dengan sistem berjamaah layaknya sholat fardhu. Apakah gaji yang ditetapkan pada anggota-anggota DPRD serasa kurang pas dengan tanggung jawab yang mereka emban? Saya sebagai rakyat jelata memandangnya tidak. Gaji DPRD sangatlah besar ditengah-tengah krisis ekonomi melanda rakyat kalangan bawah yang harus lebih keras dalam membanting tulang demi sesuap nasi yang terus melonjak harganya. 25-30 juta mereka kantongi setiap bulannya. Belum lagi tunjangan-tunjangan lain yang mereka dapatkan selagi menjalankan dinas luar kota. Lantas apakah dengan fasilitas yang mereka dapatkan begitu banyaknya masih dirasa kurang sehingga mereka dengan santainya melakukan tindak korupsi dengan lihainya. Jika dengan gaji yang besar seorang anggota DPRD masih melakukan korupsi membuat saya semakin kepo dengan gaya hidup mereka, apakah mereka tiap harinya makan burger dengan taburan saus emas dan perak sehingga membutuhkan biaya lebih? Ataukah sebaliknya mereka memiliki hutang yang begitu besar terhadap partai politiknya yang telah melancarkan jalannya untuk menjadi seorang anggota DPRD. Mungkin faktor ini dirasa rasional jika pejabat tersebut mengumbar janji-janji palsu pada rakyatnya dan besarnya "serangan fajar" yang ia keluarkan semasa ia kampanye sehingga ketika ia terpilih menjadi seorang anggota DPRD terbesitlah niatan untuk mengembalikan harta kekayaannya. Mungkin para pejabat yang melakukan korupsi berusaha mengimplementasikan teori-teori yang ia dapatkan semasa mengemban ilmu salah satunya politik menghalalkan segala cara demi tercapainya kekuasaan seperti yang dilakukan Machiavelli pada abad ke 16. Lucu memang melihat mereka tertangkap KPK karena tindakannya yang tak tahu malu melakukan korupsi sehingga melukai hati rakyatnya. Oleh karena itu mari kita pikirkan langkah yang benar-benar tepat agar korupsi di Indonesia tidak semakin berkembang dan menjadi virus pada calon-calon pemimpin mendatang.
