Garis pantai Indonesia dikenal sebagai yang terpanjang kedua di dunia setelah Rusia. Anugerah tersebut menjadikan Indonesia menjadi negara pantai yang kaya akan sumber daya ikan. Dari Sabang di Indonesia Barat, ke Merauke di Indonesia Timur, kekayaan sumber daya ikan bisa ditemukan oleh para pencari ikan. Anugerah yang tidak dimiliki setiap negara tersebut, menjadi keistimewaan bagi Indonesia.
Potensi sumberdaya kelautan yang besar tersebut selain sebagai anugerah tapi juga bisa mendatangkan permasalahn tersendiri. Pengelolaan yang tidak seimbang akan mengakibatkan kerusakan ekosistem kelautan dan perikanan, belum lagi ancaman IUU Fishing yang marak terjadi. Pemerintah saat ini memberlakukan berbagai kebijakan yang memperketat proses pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, pelarangan operasi sejumalah alat tangkap, moratorium perizinan kapal berbendera dan eks asing dan beberapa aturan ketat lainnya adalah sebuah upaya konservasi ekosistem kelautan dan perikanan agar terus tumbuh seimbang sehingga potensinya bisa dimanfaatkan secara seimbang.
Tapi upaya konservasi yang sedang dilakukan Pemerintah  masih sulit diterima oleh sebagian pelaku usaha di industri tersebut. Konservasi perikanan memang memberikan dampak luar biasa, tapi bagi para pebisnis mengubah kebiasaan itu tidak mudah, adaptasi itu memang sulit. Dalam melaksanakan konservasi, utamanya untuk perikanan dan kelautan, itu selalu memunculkan dampak di dua sisi, yakni positif dan negatif. Untuk dampak positif, dia melihat konservasi akan mendorong bisnis yang bertanggung jawab di sektor perikanan. Tetapi, dengan menerapkan konservasi, ada dampak negatif, yakni munculnya pengangguran. Sejak Indonesia menerapkan prinsip berkelanjutan melalui konservasi dalam sektor perikanan dan kelautan, sejumlah permasalahan mendasar mulai muncul dan harus dihadapi para pelaku usaha. Salah satunya adalah perizinan kapal yang mengalami perubahan manajemen.
Menjalankan konservasi untuk laut dan sumber daya yang ada di dalam dan sekitarnya, memang membutuhkan kerja keras, perlu upaya yang berkelanjutan dengan waktu panjang yang tak terbatas. Dengan cara tersebut, konservasi diyakini bisa memberikan manfaat banyak untuk alam dan manusia. Dan yang paling penting, sumber daya laut tetap terjaga secara berkesinambungan. Menurut Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Program konservasi harus bisa dipahami dengan bijak oleh semua pelaku usaha di industri perikanan dan kelautan. Setiap pelaku usaha harus bisa menjalankan kepentingan masyarakat pesisir dalam mengelola laut, ketimbang mengedepankan kepentingan bisnis yang selalu dalam pertimbangan sesaat.
Pemerintah bisa memastikan dan menjamin terlayaninya hak-hak dasar nelayan yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Utamakan kepentingan masyarakat pesisir dalam mengelola lautnya. Program konservasi kelautan dan perikanan sangat tepat bila berdasarkan pada program pemberdayaan masyarakat pesisir seperti melalui skema koperasi atau BUMDes. Pelaksanakan konservasi di laut, biasanya itu berkaitan erat dengan bisnis wisata bahari dan juga bisnis perikanan dan kelautan. Dalam konteks inilah, isu pembungkus yang seringkali digunakan adalah mengatasi dampak perubahan iklim.
Target 20 juta hektare kawasan konservasi laut (KKL) yang dicanangkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 adalah sebuah program yang luar biasa dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem kelautan dan perikanan. Tapi semua itu bukanlah program yang mudah, kita menghadapi tantangan berat dalam pengelolaannya apalagi target yang diharapkan tidak hanya secara kuantitatif akan tercapai, tetapi juga target kualitatif. Menurut Destructive Fishing Watch tantangan terbesar dalam target yang dicanangkan Pemerintah tersebut, bukan pada pencapaian luasan kawasan konservasi, tapi bagaimana semua kawasan yang sudah tercapai tersebut bisa dijaga dengan baik.
Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut atau perairan menjadi tantangan bagi Indonesia yang telah berkomitmen ikut berkontribusi dalam pencapaian SDGs 2030. Dalam target SDGs, pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut menjadi tujuan dan memiiki target tersendiri. Dalam mengelola kawasan konservasi yang sudah terbangun, ada tiga tantangan utama yang harus bisa dilalui oleh Pemerintah dan semua elemen yang terlibat. Ketiga elemen tersebut, adalah bagaimana pengelolaan kawasan bisa efektif, penurunan alokasi pendanaan konservasi laut dari Pemerintah, dan konflik pembangunan antar sektor yang terjadi di dalam kawasan konservasi laut.
Prinsip konservasi kelautan dan perikanan tertuang dalam regulasi Undang-Undang No.7/2016 tentang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Ikan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Industri Perikanan Nasional. Oleh karena itu konservasi kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan baik jika melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan, dengan semangat tersebut program konservasi tidak boleh meninggalkan pembenahan sistem bisnis perikanan. Bisnis perikanan harus tetap berjalan agar tidak menimbulkan masalah baru seperti pengangguran jika bisnis perikanan mandek karena konservasi yang dilakukan.
Konservasi kelautan dan perikanan adalah sebuah upaya kita dalam rangka mengendalikan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan serta mampu menjadi program pengawasan sumberdaya yang efektif. Konservasi kelautan dan perikanan yang melibatkan masyarakat dengan sistem pemberdayaan yang efektif akan mampu menjaga kualitas konservasi itu sendiri.
Program pemberdayaan desa pesisir adalah aktualisasi program konservasi terpadu kelautan dan perikanan yang sangat tepat jika diterapkan. Desa pesisir bisa di kawinkan dengan program pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT). Program tersebut, selain untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus juga untuk program kedaulatan di laut. Ketimpangan pembangunan akan mampu dihilangkan dengan program tersebut karena program tersebut memberikan kesempatan kawasan untuk membangun ekonominya lebih maju.
Pengelolaan pesisir dan laut penting, terlebih dalam pengelolaanya perlu dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat dan pihak terkait. Bentuk pengelolaan tersebut dapat berupa pengembangan daerah perlindungan laut (DPL) Artinya wilayah pesisir dan laut dikelola atau diatur pemanfaatannya secara berkelanjutan. Pengelolaan tersebut merupakan bagian dari penyelamatan lingkungan pesisir dan laut, sedangkan modelnya akan disepakati oleh masyarakat apakah ada wilayah yang harus ditutup 100% dan sekitar lokasi tersebut sebagai zona penyangga atau akan dibuat sistem buka tutup dimana saat-saat tertentu wilayah tersebut ditutup untuk sementara waktu dan kemudian pada waktu tertentu pula wilayah tersebut dibuka untuk menangkap ikan.
Fokus program konservasi kelautan dan perikanan seyogyanya adalah pesisir dan laut, namun program tersebut juga bisa di lakukan untuk pendukung program di darat karena pendekatan yang dilakukan secara bentang alam. Selain itu juga mendorong ekowisata dapat dilakukan di kampung ini ke depannya.
Beberapa langkah strategis dalam rangka mewujudkan konservasi kelautan dan perikanan berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir lewat skema Desa pesisir bisa di lakukan, antara lain:
Pertama, Pemerintah harus konsistensi pada program konservasi kelautan dan perikanan dengan melibatkan masyarakat pesisir, menjaga bisnis perikanan tetap berjalan tetapi tetap melakukan pengendalian yang tepat.
Kedua, Pembentukan tim konservasi yang melibatkan masyarakat setempat melalui sistem community organizing dimana masyarakat diorganisasi agar memiliki sebuah kelembagaan yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama dalam rangka penelolaan ekosistem kelautan dan perikanan setempat. Dan sebagai gerbang mulainya kampanye konservasi yang dicanangkan.
Ketiga, memperkuat regulasi seperti Peraturan daerah hingga peraturan desa yang berpedoman pada peraturan nasional tentang konservasi kelautan dan perikanan. Regulasi tersebut harus dijabarkan sedemikian rupa sehingga implementasinya mudah dilaksanakan oleh masyarakat, selain itu regulasi juga mengikat berbagai pihak yang berkepentingan agar bersama-sama mewujudkan konservasi kelautan dan perikanan yang mengedepankan kuantitas dan kualitas program.
Keempat, dalam rangka keberlanjutan program konservasi pemerintah harus mampu mendorong masyarakat desa pesisir untuk mandiri dalam pengelolaan pendanaan konservasi selain memanfaatkan bantuan pemerintah, masyarkat harus di damping dalam hal tersebut bisa dengan skema memperkuat kelembagaan Badan usaha milik desa (BUMdes) dan koperasi usaha desa. Sehingga konservasi bisa berjalan maksimal dengan pengelolaan dana yang baik.
Kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi baru masyarakat pesisir dalam program konservasi, misalnya meningkatkan potensi ekowisata berdasarkan pada kearifan lokal, sumberdaya dan potensi wisata lainnya yang ada, mendorong unit usaha bersama seperti menghidupkan usaha kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Hal ini agar konservasi juga bisa berjalan seimbang dengan bisnis perikanan berbasis masyarakat.
Keenam, dalam rangka menjaga ekosistem dan konservasi yang berkelanjutan masyarakat bisa melestarikan adat istiadat yang telah ada seperti sistem penangkapan ikan berdasarkan musim yang disepakati, pesta rakyat, sistem pasar masyarakat. Adat istiadat dalam rangka menjaga ekosistem, pengawasan sumberdaya dan peningkatan ekonomi harus digalakkan dan dikemas sedemikian rupa sehingga lebih bermanfaat bagi masyarkat.
Sumber pustaka:
Halim, abdul (2017). Tantangan konservasi kelautan dan perikanan masa depan. Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan.
Ambari, M (2017). Catatan Akhir Tahun : Seberapa Penting Konservasi Laut untuk Industri Perikanan dan Kelautan. (online) dalam http://www.mongabay.co.id
