Veto lagi dan kembali hak veto digunakan oleh negara besar yang terdaftar sebagai 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Terbaru, negara Uncle Sam dengan segala kontroversi menggunakan hak veto guna membatalkan resolusi DK PBB perihal penolakan keputusan pemerintah Amerika Serikat memindahkan kedubes AS ke Yerusalem.
Sebenarnya seluruh negara yang terdaftar sebagai anggota DK PBB sudah setuju resolusi yang di perakasai Mesir ini. Dan sudah diduga dari awal Amerika Serikat bakal menolak resolusi DK PBB ini. Karena dari yang sudah-sudah, hak veto yang dimiliki oleh negara-negara besar dunia seakan digunakan hanya untuk kepentingannya sendiri dan sekutu-sekutunya.
Russia dan Cina pernah menggunakan hak veto guna membatalkan resolusi terkait Suriah (Assad). Sementara Amerika seakan melindungi sekutu abadinya Israel dengan "perisai" veto nya. Alhasil perjuangan diplomasi Palestina di PBB selalu saja mentok karena hak veto.
Veto sendiri berasal dari bahasa Amerika Latin yang berarti tidak setuju. Jadi negara yang memiliki hak veto ini bisa menjegal keputusan dari pemilik suara lainnya di PBB.
Bagaimana mungkin suara ratusan negara yang diakui PBB bisa batal hanya karena 1 suara veto yang digunakan oleh salah satu dari lima negara pemilik hak veto, yakni Rusia, AS, China, Inggris dan Prancis. Misalnya yang terbaru, dimana 14 anggota DK PBB menyetujui resolusi tentang penolakan keputusan pemerintah Amerika Serikat memindahkan kedubesnya ke Yerussalem, namun harus batal karena veto dari AS.
Ini sungguh tidak adil dan tidak demokratis, sebuah contoh tidak demokratis dari negara yang katanya "guru demokrasi" itu. Hak veto dianggap tidak mewakili dari seluruh dunia dan sudah tidak relevan alias kuno. Lalu apa yang bisa Indonesia perbuat dalam hal ini?
Indonesia konsisten mendukung penghapusan hak veto PBB. Presiden pertama Indonesia, Ir. Sukarno dengan sangat keras memprotes adanya hak veto bagi negara adikusa di PBB. DK PBB merupakan gambaran dari warisan perang dunia kedua, yang mana negara pemegang hak veto dianggap pemenang perang. Dan pakem ini sudah dianggap kuno dan gak relevan digunakan di era zaman now.
seiring tahun berganti, peta politik dunia berubah. Pada 1960-an, kata Bung Karno, banyak negara-negara besar yang baru bangkit antara lain RRC, Cina Komunis (ketika itu anggota dalam Dewan Keamanan PBB adalah Taiwan, atau ROC, Republik of China, Cina Nasionalis), Jepang, Indonesia, Yugoslavia, beberapa negara Amerika Latin dan negara-negara Arab.
Jadi sewajarnya harus ada wadah baru bagi dunia baru yang lebih netral. Mampu menampung seluruh aspirasi negara-negara dunia. Indonesia sendiri yang notabene berasal dari negara dunia ketiga, mendukung reformasi secara keseluruhan di badan PBB.
Mengutip dari merdeka.com (diakses 19/12/2017) Indonesia dukung penghapusan hak veto Dewan Keamanan PBB. Indonesia bahkan meminta penghapusan Hak Veto DK PBB tersebut yang mengakibatkan tidak demokratisnya keputusan organisasi internasional itu. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, Hassan Kleib.
"Hak veto sangat tidak demokratis. Indonesia meminta, reformasi (DK PBB) diadakan menyeluruh," sebut Kleib di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Namun meskipun demikian, Indonesia tidak serta merta bisa menghapuskan hak veto di tubuh PBB. Melakukan hal tersebut sangatlah sulit. Karena hak veto mustahil dihapuskan jika tidak disetujui oleh pemegang hak veto itu sendiri.
Seandainya Indonesia negara besar yang memiliki pengaruh besar di dunia, barangkali Indonesia bisa berbuat lebih dari sekarang ini. Terlebih bila perekonomian Indonesia sudah sangat kuat.
Karena jika belajar dari masa lalu, ketika Bung Karno berani menentang keras kebijakan negara-negara besar di PBB. Entah karena konspirasi atau tidak, ekonomi Indonesia pada masa itu menjadi morat marit. Walaupun harga diri bangsa saat itu begitu disegani dunia.
Dan bila sekarang ingin mengulang kejayaan dimasa lalu. Tentu mesti ada perhitungan yang lebih baik dan tepat. Karena kita tentu tidak ingin mengorbankan penderitaan rakyat demi bisa disegani oleh dunia internasional.
Bila ditanya apa yang bisa diperbuat Indonesia melihat ketidakberesan di tubuh DK PBB, tentu tindakan untuk menentang organisasi internasional tersebut secara frontal mesti dihitung matang-matang terlebih dulu. Guna meningkatkan daya tawar Indonesia dimata dunia Internasional.
