Pilkada Serentak 2015, Akankah Sukses?

Pilkada serentak 2015 akan segera dimulai, yakni pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.

Tapi apakah pilkada serentak tersebut akan berjalan dengan lancar?

Menurut saya sih tidak. Salah satu alasannya saya mengatakan ‘tidak’ adalah karena masih adanya persoalan turun-temurun seputar Daftar Pemilih Tetap yang lebih sering kita kenal dengan DPT yang walaupun sudah sering disampaikan ke KPU terkait, permasalahan itu kerap muncul setiap 5 tahun sekali.

Bahkan seperti yang dilansir oleh kompas, kasus dimana seseorang memiliki 10 NIK (Nomor Induk Kependudukan) di sebuah wilayah di Kabupaten Bandung yaitu Ciwidey. Selain di Kabupaten Bandung, hal serupa juga terjadi Kabupaten Kutai Timur.

Selain itu, yang membuat saya ragu pilkada serentak 2015 ini akan berjalan dengan lancar adalah munculnya beberapa calon Kepala Daerah yang ternyata merupakan seorang narapidana yang bebas bersyarat seperti calon Kepala Daerah di daerah Bone Bolango di Gorontalo dan Boven Digoel di Papua.

Apa jadinya jika narapidana yang bebas bersyarat kemudian menjadi seorang Kepala Daerah? Menurut saya selain pilkada tersebut nantinya hanya akan menghabiskan uang negara, daerah yang nantinya akan dikepalai oleh mantan napi tersebut juga akan tumbuh ke arah yang tidak jelas.

Dan kesannya, pilkada seperti itu terlihat sebagai pilkada yang main-main.

Hal lainnya yang saya yakini akan membuat pilkada tahun 2015 ini menjadi sebuah pilkada yang dianggap gagal adalah adanya money politic atau praktik politik uang yang mungkin akan mulai gencar memasuk H-14 diadakannya pilkada serentak 2015.

Salah satu praktik politik uang ini adalah dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan tertentu atau mungkin membuat masyarakat agar tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali.

Bahkan, mereka yang memang tidak bertanggung jawab sampai memperjual belikan formulir C6 yang seharusnya digunakan untuk memilih calon Kepala Daerah dengan harga tertentu (mungkin dengan harga 50 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah).

Lalu, ada juga salah seorang anggota masyarakat Kab. Bandung yang bernama Alex Dedi, yang juga mungkin adalah pendukung calon dengan nomor urut 3 di kabupaten Bandung, telah melakukan protes dengan membuat sebuah surat untuk Panwas Kabupaten Bandung yang isinya mengkritisi salah satu calon Kepala Daerah kabupaten Bandung yang menurutnya sudah menghabiskan biaya yang menurutnya tidak sedikit.

Surat itu ia masukkan ke dalam botol, namun hingga saat artikel ini dibuat, ia masih bingung bagaimana cara mengirimnya. "ingin dilempar ke laut, di Bandung tidak ada lautnya, Ingin dilempar ke sungai biar hanyut juga malah takut botolnya diambil pemulung."

Lantas harus bagaimana pemerintah mengatasi masalah-masalah ini?

Menurut saya, untuk mengatasi berbagai hal di atas, pemerintah, khususnya KPU seharusnya bekerja lebih ketat lagi, yaitu dengan melakukan pengawasan, pengendalian dan antisipasi secara sungguh-sungguh terhadap berbagai potensi kecurangan ataupun hal yang mungkin dapat membuat pilkada serentak ini menjadi pilkada yang memiliki kesan “unfair” atau tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

 

gambar: Alex Dedi, infopilkada